Pengerahan Pasukan TNI ke Kejaksaan Picu Kekhawatiran Militerisasi Penegakan Hukum

 

Repelita Jakarta - Kebijakan Panglima TNI mengerahkan pasukan untuk mengamankan Kejaksaan memicu perdebatan publik.

Adhie Massardi menyoroti kemiripan situasi ini dengan operasi militer era Orde Baru.

"Langkah ini mengingatkan pada pola pengamanan masa Mahmilub," ujar mantan juru bicara Gus Dur tersebut.

Dia menduga pengamanan ketat ini terkait persiapan pembentukan pengadilan korupsi luar biasa.

"Wajar mengingat maraknya praktik korupsi yang semakin merajalela," tambahnya.

Adhie secara khusus menyoroti kebebasan yang masih dinikmati para koruptor kelas kakap.

"Ada tokoh besar yang jaringan korupsinya sangat kuat masih bebas berkeliaran," tegasnya.

Komentar ini muncul setelah OCCRP memasukkan nama mantan pejabat tinggi dalam daftar koruptor dunia.

Surat perintah Panglima TNI menginstruksikan pengamanan menyeluruh di seluruh Kejaksaan.

Setiap Kejati akan dijaga satu peleton, sedangkan Kejari diamankan satu regu pasukan.

Operasi pengamanan ini direncanakan berlangsung mulai Mei hingga waktu yang belum ditentukan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga