Repelita Jakarta - Usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar penerima bantuan sosial diwajibkan menjalani vasektomi, memantik penolakan dari berbagai kalangan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak bisa diberlakukan begitu saja karena menyangkut hak individu.
Ia menilai, kebijakan yang menyentuh urusan biologis dan kepercayaan harus dipertimbangkan secara matang serta tidak boleh dipaksakan.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bansos adalah hak masyarakat prasejahtera yang tidak seharusnya dikaitkan dengan syarat medis atau pilihan personal.
Menurutnya, ide vasektomi hanya dapat menjadi anjuran, bukan kewajiban.
Ia juga menyebut perlunya pandangan para tokoh agama dan ahli sebelum menetapkan kebijakan yang dapat menimbulkan reaksi sosial.
Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa memaksakan tindakan vasektomi tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam dan bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa dianggap melanggar hak dasar seseorang dalam mengatur kehidupan berkeluarga.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi berpendapat bahwa laju pertumbuhan penduduk di kalangan masyarakat miskin perlu dikendalikan agar efektivitas penyaluran bantuan dapat tercapai.
Namun, pendekatan dengan syarat vasektomi dinilai terlalu ekstrem dan menimbulkan stigma negatif bagi penerima bansos.
Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah lebih fokus pada edukasi dan pemberdayaan ekonomi daripada menetapkan syarat kontroversial.
Pakar kebijakan publik juga menilai bahwa solusi jangka panjang tidak bisa ditempuh lewat paksaan medis, melainkan lewat pendekatan sosial yang persuasif.
Saifullah Yusuf menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mempertahankan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam program bantuan sosial.
Editor: 91224 R-ID Elok
