Repelita Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD berharap Kejaksaan Agung berani mengusut tuntas kasus besar, termasuk dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam jaringan judi online.
Mahfud menilai penanganan kasus tersebut penting karena Kejaksaan saat ini didukung penuh oleh aparat TNI.
Ia berharap Kejaksaan yang dikawal TNI dapat menyelesaikan kasus dugaan keterlibatan Budi Arie secara menyeluruh.
Menurut Mahfud, isu ini sebenarnya sudah lama beredar di kalangan penegak hukum meski dibantah oleh Budi Arie di media.
Rumor tersebut bahkan sudah berisi informasi rinci mengenai waktu, jumlah uang, dan bukti video yang beredar luas.
Mahfud menyebut keterlibatan Kejaksaan dan TNI penting karena kasus ini menyangkut figur besar yang diduga memiliki perlindungan kuat.
Ia mengaitkan hal ini dengan prinsip hukum asas oportunitas, di mana penegak hukum dapat memprioritaskan kasus yang berdampak besar untuk kepentingan umum.
Menurutnya, kasus yang melibatkan orang penting dan dugaan perlindungan besar harus menjadi prioritas dan diawasi ketat oleh TNI.
Mahfud juga menilai penyidik sebaiknya memanggil kembali seluruh pihak terkait, termasuk Budi Arie, karena dakwaan sudah menyebut adanya dugaan penerimaan jatah oleh yang bersangkutan.
Dia menekankan bahwa dugaan itu sudah menjadi bagian dari dakwaan resmi, bukan sekadar opini publik.
Oleh sebab itu, Mahfud berharap kasus ini ditindaklanjuti secara serius agar menjadi peringatan bagi pejabat agar lebih berhati-hati.
Dalam dakwaan, nama Budi Arie disebut mendapat bagian 50 persen dari uang suap agar situs judi online tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, Budi Arie disebut mempekerjakan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk mengumpulkan data terkait situs judi online tersebut.
Budi Arie membantah seluruh isi dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan itu merupakan narasi yang menyerang martabatnya secara pribadi.
Ia menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan atau aliran dana apapun yang melibatkan dirinya dalam kasus tersebut.
Budi Arie meminta publik untuk melihat persoalan ini dengan jernih agar tidak terjebak pada pemahaman keliru.
Dia menyatakan tuduhan alokasi 50 persen uang suap hanyalah omongan para tersangka tanpa dasar dan tidak pernah disampaikan atau diterimanya.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
