Repelita Jakarta - Pernyataan terbaru dari Bareskrim Polri mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik lanjutan.
Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, menegaskan bahwa masalah ini belum selesai.
Menurutnya, hasil uji forensik yang dilakukan Bareskrim tidak serta-merta membuktikan keaslian secara menyeluruh.
Rizal menekankan bahwa dokumen yang identik belum tentu otentik.
Ia menyoroti framing yang dibangun seolah-olah keaslian dokumen sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
Padahal, menurutnya, pembuktian ijazah Jokowi belum dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
Ia menyatakan, “Belum, belum, belum.”
Pihak TPUA juga mengungkapkan rencana untuk menyampaikan nota keberatan langsung ke Bareskrim.
Mereka akan mendesak dilakukan gelar perkara terbuka yang melibatkan semua pihak, termasuk pelapor.
TPUA menyayangkan tidak adanya pelibatan mereka dalam proses gelar perkara sebelumnya.
Menurut Rizal, hal itu menunjukkan kurangnya transparansi dalam penanganan perkara yang menyedot perhatian masyarakat luas ini.
Ia juga menegaskan bahwa gelar perkara seharusnya tidak hanya bersifat internal.
Para pelapor dan ahli dari pihak pengadu layak dihadirkan untuk menguji keabsahan dokumen.
Ia menyebutkan nama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon sebagai pihak yang layak dihadirkan dalam proses tersebut.
TPUA juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen fisik.
Hal itu mencakup pengujian tanda tangan, stempel, jenis tinta, serta nama pembimbing dalam skripsi.
Rizal mempertanyakan siapa saja rekan kuliah Jokowi yang dijadikan pembanding dalam proses forensik.
Ia juga menuntut agar ijazah asli ditampilkan ke publik agar bisa diuji oleh lembaga independen.
“Jika memang asli, tidak ada alasan untuk tidak dibuka ke publik,” ucapnya.
Ia mendesak agar Presiden menunjukkan langsung dokumen tersebut agar polemik segera tuntas.
Selain itu, Rizal meminta agar pengadu diberi akses atas hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
Menurutnya, langkah ini penting demi keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
TPUA tetap mengikuti proses perdata yang tengah berjalan terkait dugaan pemalsuan ini.
Mereka berharap ke depan, aparat penegak hukum bisa lebih terbuka dan profesional dalam menangani isu sensitif.
Kasus ini dinilai sangat penting karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Jokowi menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Masyarakat berharap agar seluruh proses hukum dapat berjalan adil, terbuka, dan akuntabel.
Penyelesaian yang tuntas akan membawa kejelasan hukum dan mencegah kecurigaan berlarut.
TPUA mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap institusi negara sangat ditentukan oleh integritas proses ini.
Keterbukaan dan akurasi menjadi kunci utama dalam menjawab keraguan publik terhadap dokumen penting tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
