Dugaan Ijazah Palsu Bikin Jokowi Merasa Direndahkan, Refly Harun: Ada Masalah Ringan Tapi Diperberat

Repelita Jakarta – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Tuduhan terkait ijazah palsu yang beredar membuat Presiden Jokowi merasa terhina.

Ia menyatakan bahwa masalah ini telah merendahkan martabatnya sebagai individu dan pejabat negara.

Menanggapi polemik ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, memberikan pandangannya.

Refly mengatakan bahwa isu ini seharusnya bukan menjadi masalah besar jika ditangani dengan pendekatan yang tepat.

Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana tanpa harus diperdalam lebih jauh.

“Ini masalah yang sebenarnya ringan, tapi semakin diperberat oleh sikap yang tidak tepat,” ujar Refly.

Refly menekankan bahwa pembuktian atas keaslian ijazah seharusnya cukup dilakukan di pengadilan.

Ia mengkritik sikap defensif yang berlebihan dan menganggap bahwa proses hukum adalah jalur yang tepat untuk menyelesaikan isu ini.

Menurutnya, masyarakat hanya membutuhkan klarifikasi yang jelas dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya merasa difitnah dan direndahkan dengan tuduhan ini.

Jokowi telah melaporkan lima orang yang menyebarkan tuduhan tersebut ke pihak berwajib.

Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam menghadapi penghinaan tersebut.

Refly menyarankan agar kasus ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan politik atau untuk menyerang kredibilitas Presiden.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat akan lebih menghargai jika Presiden memilih untuk menghadirkan bukti yang jelas di pengadilan.

Publik kini menanti apakah kasus ini akan berakhir dengan bukti yang jelas atau justru berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Sementara itu, komentar netizen di media sosial semakin berkembang, dengan banyak yang mendukung adanya pembuktian hukum atas tuduhan tersebut.

Seorang netizen menulis, “Jika memang benar, tinggal buktikan saja di pengadilan, gak perlu takut.”

Polemik ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dari pejabat publik.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi publik mengenai pentingnya integritas pejabat negara dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Publik menantikan apakah proses hukum ini akan membuka tabir kebenaran atau malah memperburuk situasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga