Repelita Jakarta – Program Makan Bergizi (MBG) kembali menjadi sorotan setelah insiden keracunan massal di Cianjur dan dugaan penggelapan dana di Kalibata. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Insiden keracunan massal di Cianjur menimpa puluhan siswa dari dua sekolah, yakni MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Kejadian ini memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat, guna mempermudah proses pemantauan dan penanganan medis.
Program MBG diduga menjadi pemicu utama insiden ini.
Netty menekankan bahwa kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG harus menjadi prioritas utama.
“Jika kualitas tidak menjadi prioritas, maka bantuan pemerintah bisa berubah menjadi bencana,” ujarnya. Ia juga meminta BGN untuk memperkuat sistem pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.
Selain masalah keracunan, pengelolaan dana juga menjadi perhatian serius. Dugaan penggelapan dana MBG di Kalibata menunjukkan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan.
Netty menekankan bahwa keberlangsungan program ini sangat bergantung pada ketepatan pembayaran dan sistem koordinasi antar lembaga.
“Keterlambatan pembayaran bisa menghentikan operasi dapur MBG dan itu membahayakan masa depan program,” jelasnya.
Kasus MBG di Kalibata yang hampir menyentuh kerugian Rp1 miliar karena dana yang belum dibayar, juga sedang dalam tahap gugatan hukum.
Presiden pun dikabarkan akan turut menelusuri kasus ini guna menjamin bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara benar.
Netty menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi masa depan bangsa.
“BGN harus memastikan bahwa MBG menjadi sarana membangun generasi unggul, bukan malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” tegasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok