Repelita, Jakarta - Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM) masih memunculkan perdebatan publik.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa isu ini seharusnya sudah selesai dan tidak perlu lagi dipersoalkan.
Ia menegaskan bahwa UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah tidak seharusnya diseret dalam permasalahan hukum yang tidak berdasar.
“UGM itu yang mengeluarkan ijazah bukan yang memalsu ijazah. UGM tinggal mengatakan saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, tinggal Jokowi menjelaskan kok sampai hilang dan sebagainya," kata Mahfud melalui kanal YouTube-nya pada Rabu, 16 April 2025.
Mahfud juga menekankan bahwa jika masalah ini ingin diselesaikan secara hukum, pendekatan yang digunakan haruslah pidana, bukan perdata.
Ia menjelaskan bahwa urusan perdata hanya berlaku pada konflik kontraktual antara dua pihak, sementara dalam kasus ini, tidak ada konflik perdata yang jelas antara Jokowi dan pihak lain terkait ijazah.
"Perdata itu konflik kontraktual antara dua pihak. Nah Pak Jokowi ini konflik dengan siapa sih secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan," tegas Mahfud.
Ia juga menambahkan bahwa jika ada dugaan pemalsuan, perkara ini harusnya dibawa ke ranah pidana. Dalam konteks ini, pihak yang diduga memalsukan ijazah dan pihak yang menuduh tanpa bukti yang sah bisa dijerat dengan hukum pidana.
Namun, Mahfud melihat adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum mengenai kasus ini.
Ia mencatat bahwa orang yang menuduh Jokowi melakukan pemalsuan ijazah malah lebih dulu ditangkap, sementara yang dituduh belum diadili.
“Yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya yang menuduh ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak di-clear-kan,” tandas Mahfud. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
