Rizal Fadhillah Tegaskan Laporan Relawan Jokowi soal Ijazah Presiden Tidak Berdasarkan Bukti Kuat

 

Repelita Jakarta – Rizal Fadhillah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), menanggapi dengan santai laporan yang diajukan oleh Relawan Jokowi terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, laporan tersebut tidak perlu dianggap serius karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat.

Ia juga menilai bahwa langkah hukum yang diambil oleh Relawan Jokowi lebih bersifat politis daripada berdasarkan pada fakta hukum yang jelas.

Rizal Fadhillah menambahkan bahwa isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum yang sah.

Ia mengingatkan bahwa setiap tuduhan harus didukung dengan bukti yang valid dan proses hukum yang transparan.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Relawan Jokowi tidak mencerminkan semangat keadilan dan lebih mengarah pada upaya delegitimasi terhadap Presiden.

Dalam konteks ini, Rizal Fadhillah mengajak semua pihak untuk menjaga objektivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah institusi negara dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

Lebih lanjut, Rizal berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Sebagai langkah selanjutnya, Rizal Fadhillah mengusulkan agar dilakukan audit independen terhadap dokumen-dokumen yang menjadi objek permasalahan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam menghadapi situasi ini, Rizal Fadhillah menekankan bahwa sebagai negara hukum, semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga