Refly Harun Soroti Etika dan Netralitas Kepolisian Usai Kunjungan Serdik Sespimmen Polri ke Jokowi

 

Repelita Jakarta – Kunjungan peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis, 17 April 2025, memicu beragam respons di kalangan publik dan pejabat.

Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar satu jam dan diwarnai dengan diskusi mengenai tantangan kepemimpinan di era digital, termasuk kecerdasan buatan dan robotik. Komisaris Besar Polisi Denny, perwira penuntun kelompok belajar II Dikreg ke-65, menyatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi dan meminta masukan dari Jokowi terkait perkembangan kepemimpinan ke depan.

Namun, kunjungan ini menimbulkan berbagai interpretasi. Mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, menilai pertemuan tersebut sebagai hal biasa dan tidak perlu disikapi secara sensitif. Menurutnya, Polri perlu belajar dari tokoh-tokoh yang dapat memberikan ilmu dan pengalaman guna mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyarankan agar pertemuan tersebut tidak dipublikasikan secara luas. Ia khawatir hal itu dapat menimbulkan anggapan bahwa Jokowi masih berupaya mempertahankan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir, yang dikenal dengan istilah 'post-power syndrome'.

Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menanggapi bahwa kunjungan tersebut adalah hal yang wajar. Ia menekankan bahwa sebagai mantan Presiden dan Kepala Negara, Jokowi berhak menerima kunjungan dalam suasana lebaran untuk bersilaturahmi. Prasetyo juga meminta agar masyarakat tidak mengaitkan kunjungan tersebut dengan spekulasi politik, seperti anggapan adanya 'matahari kembar'.

Kunjungan ini juga melibatkan ajudan Jokowi, Komisaris Syarif Muhammad Fitriansyah, yang turut serta dalam pendidikan Sespimmen Polri. Syarif menegaskan bahwa kunjungan tersebut hanya sebatas silaturahmi biasa dan bagian dari proses belajar kepemimpinan.

Meskipun demikian, pengamat politik Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyarankan agar Polri memberikan penjelasan yang jelas mengenai motif kunjungan tersebut. Ia khawatir jika tidak dijelaskan dengan baik, kunjungan ini dapat menimbulkan asumsi bahwa Polri tidak dapat menjaga jarak dengan kekuasaan.

Dengan berbagai pandangan yang muncul, penting bagi publik untuk memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait guna menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa kunjungan tersebut tidak disalahartikan sebagai upaya politik tertentu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga