Usai Ramai Pagar Laut, PIK 2 Bagi-bagi Sembako ke Warga, AGRA: Upaya Pembungkaman

Repelita Jakarta - Pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di kawasan Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten, hingga kini menjadi sorotan. Pagar laut tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Ketika banyak masyarakat mengkritisi proyek tersebut, pihak PIK 2 membagikan paket sembako kepada warga Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, melalui pemerintah desa pada Sabtu, 1 Februari 2025. Pembagian sembako tersebut turut mendapat perhatian karena terdapat stiker berlogo PIK 2 yang tertempel di paket sembako yang dibagikan kepada warga.

Sekjen Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), Saiful Wathoni, yang menerima informasi ini, menilai pembagian sembako tersebut sebagai upaya PIK 2 untuk membungkam masyarakat setempat yang mengkritisi pemasangan pagar laut yang menghambat aktivitas para nelayan.

"PIK 2 mencoba membungkam kemarahan rakyat yang telah meledak karena pemagaran dan sertifikasi laut, pengurugan sawah, tambak, dan sungai dengan kembali membagikan bantuan sembako melalui pemerintahan desa," kata Saiful dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

Saiful menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari pencitraan yang dilakukan oleh PIK 2 agar dipandang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut.

"Masalahnya adalah, penderitaan rakyat selama ini yang bahkan akan ditanggung seumur hidup hingga anak turunan tidak bisa hanya diganti dengan sekantong beras," tegas Saiful.

Dia juga mengungkapkan bahwa tindakan ini tidak menjawab tuntutan masyarakat yang berharap agar pembangunan pagar laut segera dihentikan.

"Yang rakyat butuhkan adalah, PIK 2 segera menghentikan semua proses pembangunannya yang telah mengakibatkan hilangnya tanah, sawah, tambak, rumah, dan laut rakyat, bahkan juga telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti banjir yang menggenangi perkampungan warga," lanjut Saiful.

Saiful kembali menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disematkan kepada PIK 2, karena menurutnya status PSN tersebut menjadi legitimasi bagi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

"Selain itu kami juga meminta agar semua proses hukum terkait pagar laut dan sertifikasi laut agar segera ditindaklanjuti dan oleh sebab itu operasional PIK 2 harus dihentikan," tambahnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga