Pindah Ibu Kota Gak Sama dengan Pindahan Rumah, Jokowi Optimis Pembangunan IKN Terus Berjalan Meski Anggaran Dipangkas Prabowo

 

Repelita, Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap optimis bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan meskipun anggaran proyek tersebut dipangkas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi menyatakan bahwa keterlambatan pembangunan IKN lebih disebabkan oleh keterbatasan anggaran, mengingat proyek tersebut memang merupakan proyek jangka panjang yang memerlukan waktu besar. Ia menjelaskan bahwa memindahkan ibu kota negara jauh lebih kompleks daripada sekadar pindahan rumah, yang membutuhkan persiapan matang.

"IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa memakan waktu 10, 15, bahkan 20 tahun," kata Jokowi dalam wawancara podcast bersama Najwa Shihab di kanal YouTube, pada 12 Februari 2025.

Jokowi menambahkan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Proses tersebut harus memastikan kelengkapan fasilitas umum sebelum aparatur sipil negara (ASN) bisa mulai menempati kantor pemerintahan di sana. Meskipun ada tantangan dalam mencapai target, ia tetap menegaskan bahwa pembangunan IKN harus terus dilanjutkan karena sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

"IKN sudah memiliki undang-undangnya, dan telah disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR. Semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," tambahnya.

Selain alasan hukum, Jokowi juga menyoroti pentingnya pembangunan IKN dalam rangka pemerataan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa saat ini 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terpusat di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau.

"Kalau kita lihat dari sisi makro ekonomi, 58 persen PDB kita berputar di Jawa. Padahal kita punya ribuan pulau lainnya. Dengan adanya IKN, kita berharap bisa mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa," ujar Jokowi.

Jokowi yakin bahwa keberadaan IKN akan menjadi penyeimbang bagi Pulau Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memblokir anggaran pembangunan IKN sebesar Rp14 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.(*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga