PHK Enam Karyawan Bandara Ngurah Rai, Disnaker Bali Diduga Lindungi Mafia Pengawas

Denpasar - Ratusan massa mendatangi Kantor Disnaker ESDM Bali pada Jumat kemarin. Mereka menuntut keadilan bagi enam karyawan Angkasa Pura Supports yang bekerja di Bandara I Gusti Ngurah Rai karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar melakukan mogok kerja yang dianggap tidak sah.

Mogok kerja tersebut diikuti oleh 500 karyawan Angkasa Pura Supports. Proses PHK dilakukan setelah sebelumnya mereka dikenai skors terlebih dahulu. Para karyawan menduga adanya mafia pengawas dalam kasus PHK ini dan meminta Disnaker ESDM Bali untuk turun tangan.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan memberikan respons yang santai. Ia meminta masyarakat untuk membuktikan jika ada mafia pengawas dalam kasus tersebut.

“Kalau masyarakat bilang berpihak, ya pihak yang menuding harus ada bukti dahulu. Bagi kami dalam melaksanakan tugas pasti ada surat perintah, kemudian ada berita acara siapa yang memeriksa dan siapa yang diperiksa, begitu substansinya,” ujar Ida Bagus Setiawan.

Ia menjelaskan bahwa konflik antara karyawan bandara telah berlangsung sejak tahun lalu. Ratusan karyawan yang berada di bawah naungan Angkasa Pura Supports menuntut hak-hak mereka. Disnaker Badung saat itu berusaha menjembatani, namun hasilnya belum memuaskan beberapa pihak. Pada akhir 2024, enam orang karyawan Angkasa Pura Supports justru ditangguhkan.

“Kami selalu mengarahkan ke prosedural. Jadi, kalau ada tudingan perlu ada pembuktian. Saya sangat berterima kasih kalau ada yang menemukan pejabat kami seperti itu (mafia pengawas), tetapi sejauh ini kami menjaga integritas,” tambahnya.

Ida Bagus Setiawan menjelaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan telah turun dan memanggil seluruh pihak terkait. Nota periksa akhirnya diterbitkan untuk Angkasa Pura Supports sebagai bukti bahwa Disnaker tidak berpihak, meskipun hingga kini belum ada kelanjutan proses tersebut.

Pada awal Januari 2025, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan sebelumnya tidak sah, sehingga enam karyawan tersebut dikenai PHK. “Kalau bahasa tidak memihak, kami sebagai pemerintah berusaha obyektif dengan prosedur regulasi yang ada. Bandara adalah obyek vital nasional dan status Bali sebagai etalase internasional memerlukan proses waktu yang matang. Namun secara prinsip, tim pengawas telah melakukan analisis,” ucapnya.

Meskipun meyakini tidak adanya mafia pengawas di tubuh Disnaker Bali, Ida Bagus Setiawan memastikan akan memberikan teguran dan sanksi apabila ada oknum yang terbukti bersalah. Ia juga memastikan bahwa koordinasi rutin telah dilakukan dengan para pengawas ketenagakerjaan dan bahwa kinerja mereka dinilai sudah sesuai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga