Massa Tuntut Keadilan PHK Bandara Ngurah Rai, Disnaker Bali Diduga Berpihak

 

Repelita Denpasar - Ratusan massa mendatangi Kantor Disnaker ESDM Bali pada Jumat untuk menuntut keadilan bagi enam karyawan Angkasa Pura Supports yang bekerja di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mereka menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar melakukan mogok kerja yang dinilai tidak sah.

Mogok kerja tersebut diikuti oleh 500 karyawan Angkasa Pura Supports. Proses PHK dilakukan setelah sebelumnya keenam karyawan itu dikenai skors terlebih dahulu.

Para karyawan menduga ada mafia pengawas dalam kasus PHK tersebut dan meminta Disnaker ESDM Bali turun tangan. Namun, tudingan itu direspons santai oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.

Ida Bagus Setiawan meminta masyarakat untuk membuktikan jika ada mafia pengawas dalam kasus PHK tersebut. “Kalau masyarakat bilang berpihak, ya pihak yang menuding harus ada bukti dahulu. Bagi kami dalam melaksanakan tugas pasti ada surat perintah, kemudian ada berita acara siapa yang memeriksa dan siapa yang diperiksa, begitu substansinya,” ujar Ida Bagus Setiawan.

Ia menjelaskan bahwa konflik antara karyawan bandara dan perusahaan telah berlangsung sejak tahun lalu. Ratusan karyawan yang berada di bawah naungan Angkasa Pura Supports menuntut hak-hak mereka. Disnaker Badung sempat berusaha menjembatani, tetapi belum memuaskan beberapa pihak. Di penghujung tahun 2024, enam karyawan Angkasa Pura Supports justru ditangguhkan.

“Kami selalu mengarahkan ke prosedural. Jadi, kalau ada tudingan perlu ada pembuktian. Saya sangat berterima kasih kalau ada menemukan pejabat kami yang seperti itu (mafia pengawas), tetapi sejauh ini kami jaga (integritas),” lanjutnya.

Kadisnaker ESDM Bali menyatakan bahwa pengawas ketenagakerjaan sudah turun dan memanggil seluruh pihak terkait. Akhirnya, keluar nota periksa bagi Angkasa Pura Supports sebagai bukti bahwa Disnaker tidak berpihak meskipun hingga kini belum ada kelanjutannya.

Pada awal Januari 2025, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan sebelumnya tidak sah sehingga enam karyawan tersebut dikenai PHK. “Kalau bahasa tidak memihak, kami pemerintah berusaha obyektif dengan prosedur regulasi yang ada. Bandara kan obyek vital nasional dan status Bali sebagai etalase internasional juga dipertimbangkan. Proses waktu memanggil pun perlu waktu, tetapi secara prinsip tim pengawas melakukan analisis,” jelasnya.

Meski meyakini tidak ada mafia pengawas di tubuh Disnaker Bali, Ida Bagus Setiawan memastikan akan memberikan teguran dan sanksi apabila oknum ditemukan. Ia juga menyatakan bahwa koordinasi rutin dengan para pengawas ketenagakerjaan terus dilakukan untuk memastikan kinerja mereka tetap sesuai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga