Repelita, Tamansari - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga negara. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, hanya Badan Gizi Nasional yang lolos dari instruksi efisiensi anggaran tersebut.
Mantan Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapan terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Mahfud MD mengaku merasakan kegaduhan akibat efisiensi anggaran ini. Ia berharap, pemerintah segera menuntaskan masalah yang sudah menimbulkan kepanikan di banyak sektor.
"Biar diselesaikan. Saya juga merasakan dan mempertanyakan hal yang sama terkait kegaduhan yang terjadi di mana-mana. Kecemasan terjadi di mana-mana. Terjadi di berbagai instansi pemerintah," ujar Mahfud MD saat ditemui di kawasan Glodok, Pancoran, Tamansari, Jakarta Barat.
Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain masih menjadi pertanyaan. "Misalnya untuk memberikan makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PH akibat pengurangan kegiatan untuk keperluan MBG (Makan Bergizi Gratis). Itu kan yang perlu dipikirkan," tambahnya.
Meski begitu, Mahfud MD menyebut bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo bukanlah hal yang salah. Namun, ia menekankan perlunya penjelasan kepada rakyat mengenai instruksi tersebut agar tidak menimbulkan kegelisahan.
"Target kapan stabil situasi ini. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud MD.
Di awal munculnya instruksi efisiensi anggaran, Mahfud MD menyebut sudah terlihat jelas pengurangan tenaga kerja di berbagai instansi. "Sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang sudah terlihat. Tetapi, kita harus percaya, karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi. Maka, kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya," papar Mahfud MD.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok