Ada Dugaan Korupsi dan Kolusi, Mahfud MD Minta Aparat Penegak Hukum Selidiki Kasus Pagar Laut

Repelita, Glodok - Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pagar laut yang melibatkan dugaan korupsi dan kolusi. Penyelidikan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pemalsuan dokumen, tetapi juga pada kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proses pemberian sertifikat kepemilikan laut.

Menurut Mahfud MD, langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung dalam mencabut pagar laut di berbagai lokasi dan menyelidiki pemasangan pagar tersebut merupakan langkah yang tepat. Ia menyarankan agar penyelidikan lebih mendalam dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat, seperti pegawai BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta kepala desa.

"Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini, apakah itu pegawai BPN, apa itu KKP, Kades, itu fokuskan ke arah korupsi, karena kolusi," kata Mahfud MD di Glodok, Rabu.

Mahfud menambahkan, dugaan adanya pemberian sertifikat yang tidak sesuai aturan juga perlu menjadi perhatian. "Tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, dari situ arahnya," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tindak pidana korupsi dan kolusi adalah kejahatan yang sangat merugikan negara dan harus segera diungkap. "Bukan sekadar kriminal biasa, ini kejahatan terhadap negara," tegasnya.

Kasus pagar laut yang melintasi perairan Kabupaten Tangerang sepanjang lebih dari 30 kilometer ini sempat membuat publik geger. Hingga kini, siapa yang memerintahkan pembuatan pagar laut tersebut masih menjadi misteri. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga