Benny Harman Minta KPK Usut Rp250 Triliun Bansos Era Jokowi yang Tak Tepat Sasaran: Mereka Vampir

 

Repelita, Jakarta - Kader Partai Demokrat, Benny Harman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan selama masa pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo.

Hal ini terkait dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang mengungkapkan bahwa hanya separuh dari total Rp500 triliun dana bansos yang sampai ke masyarakat yang berhak.

“Tolong KPK selidiki apa yang dilaporkan Ketua DEN Luhut Panjaitan ini,” ujar Benny, yang dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

Benny menyoroti bahwa jika hanya 50% dana bansos yang diterima masyarakat yang berhak, ia mempertanyakan ke mana sisa dana tersebut disalurkan. “Hanya 50% dana bansos yang diterima masyarakat yang berhak. Ke mana yang lainnya?” ucap Benny.

Pernyataan Luhut ini, menurut Benny, juga mengonfirmasi apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menyebutkan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor hingga mencapai 40-45%.

“Ini juga mengkonfirmasikan apa yang disinyalir Presiden Bapak Prabowo Subianto sebelumnya bahwa dana APBN ada sekitar 40-45% yang bocor,” tambah Benny.

Benny menegaskan bahwa hal ini perlu segera diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ia mengibaratkan pelaku di balik penyalahgunaan tersebut sebagai vampir yang “makan dan minum darah dan keringat rakyat.”

“Hukum para pelakunya, seberat-beratnya. Mereka vampir. Makan dan minum darah dan keringat rakyat,” pungkas Benny. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga