Badai Efisiensi Menghantam TVRI dan RRI, Kontributor Kecewa Tak Dibayar

Repelita Jakarta - Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah kontributor di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. Kebijakan tersebut memicu protes karena mengancam kualitas siaran dan keberlangsungan pekerjaan para kontributor. Namun, setelah menuai kritik, kebijakan ini akhirnya dibatalkan.

Pada awal Februari 2025, sebuah pesan yang dikirim melalui grup WhatsApp menginformasikan kontributor TVRI di Aceh bahwa mereka 'dirumahkan' mulai 3 Februari. Sejumlah kontributor yang berjumlah 18 orang panik menerima kabar tersebut, yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Posisi kami digantung. Boleh kerja, meliput berita, tapi tidak ada honornya, dan tidak ada kepastian berita itu naik,” ujar salah satu kontributor TVRI Aceh. Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, mereka telah berkumpul di Banda Aceh untuk menandatangani perpanjangan kontrak setahun.

Kontributor lainnya mengungkapkan kebingungannya. Mereka hanya mengandalkan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kini harus menguras tabungan untuk bertahan. "Kami kirim berita tapi tidak dibayar," ujar seorang kontributor lainnya.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan bahwa pengurangan kontributor bukanlah kebijakan dari TVRI pusat, melainkan keputusan yang diambil oleh masing-masing TVRI daerah. Kontributor yang di-PHK merupakan pekerja lepas yang dibayar berdasarkan berita yang tayang.

Tak hanya TVRI, efisiensi anggaran juga berdampak pada kontributor di RRI. Seorang penyiar RRI mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Instagram, mengungkapkan bahwa meski telah bekerja selama 11 tahun, dirinya kini terkena pemutusan hubungan kerja.

Dalam merespons kritik ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai keputusan efisiensi ini akan menurunkan kualitas siaran dan merugikan hak publik atas informasi yang berkualitas. AJI juga mengkritik kebijakan anggaran yang seharusnya tidak merugikan sektor penyiaran publik.

Setelah adanya protes dari berbagai pihak, TVRI dan RRI membatalkan kebijakan efisiensi tersebut. Direktur Utama TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK, dan mereka berkomitmen untuk mempekerjakan kembali kontributor yang terdampak.

Namun, meskipun kebijakan ini dibatalkan, sejumlah kontributor masih merasa cemas dan menunggu kepastian lebih lanjut. "Jangan sampai itu cuma menjadi angin surga, lip service," kata salah satu kontributor TVRI di Aceh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga