"PBNU Soroti Masalah di Proyek PSN PIK 2, Gus Yahya: Perlu Kajian Lebih Dalam"

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait masalah yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

"Kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2025.

Buntut dari berbagai laporan masalah itu, Gus Yahya menyarankan agar pelaksanaan program PSN PIK 2 dikaji lebih dalam. "Saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam, tentang pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini, dan kedua bagaimana ini dikelola selama ini," ungkapnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa laporan masalah atas pelaksanaan program tersebut tidak hanya datang dari aspek hukum, tetapi juga terkait sosial. Karena itu, PBNU menekankan pentingnya evaluasi matang terkait keberlanjutan proyek tersebut, karena berdampak langsung pada masyarakat sekitar dan hak-hak warga setempat.

"Nah masalah-masalah ini harus di-address, tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena ini terkait dengan, bukannya soal kemaslahatan mereka saja, tapi juga soal hak-hak hukum dari masyarakat itu," jelas Gus Yahya.

Sebelumnya, politikus PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan juga menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia berharap pemerintah memperhatikan keresahan warga yang terdampak proyek tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek. "Harus diperhatikan betul kepentingan warga terwadahi. Selain tentunya kelestarian hutan lindung yang terdampak proyek tersebut," kata Yohan.

PSN Pariwisata Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, direncanakan akan menggunakan 1.705 hektare (ha) dari total sekitar 30 ribu kawasan PIK 2. Namun, masalah muncul karena dari 1.705 ha itu, sekitar 1.500 ha masih berstatus kawasan hutan lindung, sementara 200 ha lebih masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

“Seharusnya, Menteri Kehutanan menjadi pihak yang paling berkeberatan ketika kawasan hutan lindung terkena dampak langsung PSN PIK 2. Menteri Kehutanan harus bersikap tegas. Kalau masih berstatus kawasan hutan lindung, tentunya menyalahi aturan,” tegas Yohan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga