GEGER Menteri KKP dan Panglima TNI Bertikai Soal Pembongkaran Pagar Laut, Denny: Pertarungan Elit Tak Main-main

 

Repelita Jakarta - Polemik pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menarik perhatian publik, terutama terkait perbedaan pandangan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Panglima TNI.

Pegiat media sosial Denny Siregar turut memberikan komentarnya terkait pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL. Denny menyebutkan bahwa aksi pembongkaran ini tidak hanya menyangkut masalah fisik, tetapi juga melibatkan pertarungan di level elit yang tidak bisa dianggap remeh.

"Pertarungan di level elit memang gak main-main," ujar Denny dalam unggahan di akun Instagram @dennysirregar (19/1/2025).

Denny menyampaikan bahwa pagar laut yang dibongkar itu lebih dari sekadar pagar biasa, melainkan simbol yang memiliki kepentingan besar. "Makanya gak gampang untuk dirubuhkan karena di sana ada kepentingan," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembongkaran ini mencerminkan adanya tarik-menarik kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak. "Dan juga tarik menarik kekuasaan. Semoga TNI tetap pada jalurnya," ungkapnya.

Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut menimbulkan kontroversi. Tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL bersama nelayan mendapat dukungan dari beberapa pihak, namun juga menuai pro dan kontra. Menteri KKP dan Panglima TNI memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran tersebut.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Sudah perintah Presiden. Lanjut (pembongkaran)," ujar Jenderal Agus kepada wartawan pada Minggu (19/1/2025).

Jenderal Agus menjelaskan bahwa keberadaan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut menghalangi nelayan dalam mencari ikan. "Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut," tegasnya.

Sementara itu, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut dijadwalkan untuk diselesaikan dalam waktu dekat, sesuai perintah Presiden. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga