"Effendi Simbolon, Mantan Kader PDIP yang Sarankan Megawati Mundur dari Jabatan Ketum, Terungkap Profil dan Harta Kekayaannya"

 

Repelita, Jakarta - Effendi Simbolon, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kini menjadi sorotan publik setelah menyarankan Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP.

Hal ini setelah penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan mantan calon legislatif Harun Masiku.

Profil Singkat Effendi Simbolon

Effendi Muara Sakti Simbolon, yang lebih dikenal dengan nama Effendi Simbolon, lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin. Ia merupakan anak dari pasangan Martha br. Tobing dan M.M. Simbolon.

Effendi Simbolon menikah dengan Dessy Trinita Br Tobing, dan mereka memiliki tiga anak: Horas Yosua Gradio Simbolon, Antonio Abraham Posma Simbolon, dan Fino Immanuel Hamonangan Putra Simbolon.

Effendi Simbolon diketahui beragama Kristen dan juga menjabat sebagai Ketua Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), sebuah paguyuban Marga Simbolon.

Karier Politik

Karier politik Effendi Simbolon dimulai ketika ia bergabung dengan PDIP dan menjadi anggota DPR RI pada 2004. Selama empat periode berturut-turut, Effendi berhasil mempertahankan kursinya di DPR.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi isu energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup hingga 2013. Sejak 2019, ia aktif sebagai anggota Komisi I yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.

Effendi Simbolon juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana di PDIP dan sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Jenderal PDIP periode 2010–2015.

Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, ia turut serta sebagai calon bersama Jumiran Abdi, meski akhirnya kalah dalam pemilihan tersebut.

Pemecatan dari PDIP

Effendi Simbolon dipecat dari PDIP setelah ia mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Pemecatan ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, pada 30 November 2024.

Pemecatan ini menjadi salah satu titik balik dalam karier politik Effendi yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan partai banteng tersebut.

Harta Kekayaan Effendi Simbolon

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Maret 2023, harta kekayaan Effendi Simbolon tercatat sebesar Rp 152.566.993.122. Berikut adalah rincian harta kekayaannya:

1. Tanah dan Bangunan – Rp 135.400.000.000
   • Tanah seluas 166.000 m2 di Tapanuli Utara, senilai Rp 21.900.000.000
   • Tanah seluas 12.286 m2 di Tapanuli Utara, senilai Rp 4.600.000.000
   • Tanah seluas 76.360 m2 di Humbang Hasundutan, senilai Rp 16.700.000.000
   • Bangunan 180 m2 di Jakarta Selatan, senilai Rp 10.700.000.000
   • Tanah seluas 1.025 m2 di Jakarta Selatan, senilai Rp 4.450.000.000
   • Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dengan nilai yang bervariasi antara Rp 4.450.000.000 hingga Rp 28.000.000.000
2. Alat Transportasi dan Mesin – Rp 2.795.000.000
   • Mobil Daihatsu Feroza Jeep (1995)
   • Mobil Toyota Alphard Minibus (2016)
   • Mobil Rubicon Jeep (2011)
   • Mobil Jeep CJ7 (1980)
   • Mobil BMW 520i Sedan (1995)
   • Mobil Hyundai H1 Royal (2019)
   • Mobil Mitsubishi Pajero Sport (2021)
   • Mobil Mazda 3 (2021)
3. Harta Bergerak Lainnya – Rp 900.000.000
4. Surat Berharga – Rp 1.271.364.000
5. Kas dan Setara Kas – Rp 12.200.629.122

Effendi Simbolon tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp 152.566.993.122.

Komentar Terkait Megawati Mundur

Terkait dengan seruan agar Megawati mundur, Effendi Simbolon menilai bahwa situasi yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan masalah hukum yang serius dan sudah saatnya PDIP melakukan perubahan di jajaran pimpinan.

Effendi berharap agar proses hukum yang sedang berjalan dihormati, dan ia mengungkapkan rasa prihatin terhadap kondisi yang menimpa partainya. Effendi juga mengungkapkan bahwa sejak ia bergabung dengan PDIP, partai tersebut tidak pernah terlibat dalam masalah hukum yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi seperti ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga