DPR Minta TNI dan KKP Selesaikan Pembongkaran Pagar Laut Diduga Milik PIK 2

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendesak adanya dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang yang diduga milik pengembang PSN PIK 2.

"Kolaborasi seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap arahan Presiden dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar Amelia kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa tujuan bersama semua pihak adalah untuk menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat.

"Dalam konteks ini, TNI AL bertindak sesuai dengan arahan Presiden, yang menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada," tuturnya.

Namun, Amelia juga memahami kekhawatiran dari pihak KKP yang mengingatkan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

"Kajian semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat setempat," jelas Amelia.

Amelia menambahkan bahwa untuk memastikan proses yang adil dan transparan, barang bukti yang diperlukan seperti video, foto, keterangan masyarakat, serta batang-batang bambu sudah cukup tanpa harus mempertahankan pagar laut tersebut.

"Langkah ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali bersepakat untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 KM yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, di perairan Tangerang, Banten.

Keduanya sempat berseteru karena berbeda pendapat soal pembongkaran tersebut. TNI AL yang mulanya membongkar secara bertahap pagar laut itu tidak mendapatkan 'restu' dari Menteri KKP. Kini, pihaknya bersama Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan akan melakukan langkah pembongkaran bersama jajaran TNI AL.

"Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran Saya dan Pak Wamen dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai itu adalah soal pagar laut," ujar Trenggono dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Pembongkaran rencananya akan dilakukan setelah evaluasi final yang dijadwalkan pada Rabu (22/1/2025).

"Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi kami akan rapat lalu siangnya kami akan melakukan pembongkaran," kata Trenggono. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga