Aksi Demonstrasi ASN Kemendikti Saintek Soroti Isu Pemecatan dan Dugaan Pengaruh Istri Menteri

 

Repelita Jakarta - Pada Senin, 20 Januari 2025, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor kementerian tersebut. Aksi ini dipicu oleh isu pemecatan pegawai yang diduga terjadi di lingkungan kementerian.

Para ASN yang hadir dalam demonstrasi mengenakan pakaian serba hitam sebagai bentuk protes atas kebijakan yang mereka anggap merugikan. Dalam aksi tersebut, terlihat beberapa spanduk yang mengandung pesan mengejutkan, salah satunya mencatut nama istri dari Menteri Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu spanduk bertuliskan, "Institusi Negara Bukan Milik Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri."

Spanduk lainnya juga menyuarakan keresahan mereka dengan kalimat, "Kami ASN, Dibayar Oleh Negara, Bekerja Untuk Negara, Bukan Babu Keluarga."

Nama istri Menteri Satryo, Silvia Ratnawati Brodjonegoro, menjadi sorotan setelah disebut-sebut dalam aksi demo tersebut. Silvia, yang dikenal tidak begitu banyak disorot media, memiliki kedekatan dengan sosok penting di pemerintahan. Ia dan Satryo menikah dan memiliki dua anak, salah satunya adalah Diantha Soemantri, seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diangkat pada usia 42 tahun.

Meskipun kehidupan pribadi mereka jarang terungkap, nama Silvia baru-baru ini terlibat dalam perbincangan terkait dugaan pengaruhnya terhadap kebijakan di Kemendikti Saintek. Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Silvia Ratnawati memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di kementerian tersebut, namun hingga kini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

Hingga kini, baik Silvia Ratnawati maupun Satryo Soemantri Brodjonegoro belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang berkembang ini. Ke depan, diharapkan akan ada penjelasan lebih lanjut yang memberikan kejelasan mengenai keterlibatan atau peran Silvia dalam kebijakan kementerian.

Penting bagi semua pihak untuk menunggu klarifikasi resmi agar situasi ini dapat diselesaikan dengan transparansi yang memadai. Sebagai masyarakat yang kritis, kita juga perlu memahami bahwa setiap tuduhan memerlukan pembuktian yang jelas dan objektif agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan berbagai pihak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga