Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok.
Dalam sebuah video podcast yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Ahok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.
Ahok mengungkapkan bahwa kenaikan PPN ini akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta berdampak signifikan terhadap dunia usaha.
"Bagaimana caranya memungut pajak lebih besar kalau industri kita banyak yang kolaps? Saya baru saja berdiskusi dengan teman-teman petani yang mengelola hasil panen berkualitas untuk hotel-hotel," ungkap Ahok.
Menurutnya, produk impor yang lebih murah dari China justru mendominasi pasar, membuat petani lokal kesulitan untuk bersaing dan bertahan hidup. "Akibatnya, petani lokal kesulitan untuk bersaing, bahkan untuk sekadar bertahan hidup," tambah Ahok.
Ahok juga menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Meskipun terlihat kecil, kenaikan ini diperkirakan akan membuat harga barang melonjak hingga 28 persen. "Ini akan memukul daya beli masyarakat dengan sangat keras," tegasnya.
Selain itu, Ahok mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap boros dalam pengelolaan anggaran negara. Ia mengkritik pembentukan lembaga-lembaga baru setingkat kementerian yang disertai dengan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.
"Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah logis yang seharusnya dilakukan adalah melakukan penghematan," ujar Ahok.
Namun yang terjadi, menurut Ahok, pemerintah malah menambah pegawai baru untuk lembaga-lembaga baru, tanpa memberhentikan pegawai lama. Hal ini, katanya, semakin membebani anggaran negara. "Itu duit siapa? Duit kita, bos," sindirnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok