Oleh M Rizal Fadillah
Proyek PIK 2, sebagai kelanjutan dari PIK 1, sangat menyakitkan rakyat. Berkedok sebagai objek wisata, proyek ini diajukan statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Menteri Pariwisata saat itu, Sandiaga Uno. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menetapkan PIK 2 sebagai PSN. Proyek yang terletak di Teluk Naga ini berpotensi terus menimbulkan masalah dan konflik sosial.
Sementara itu, Presiden Prabowo belum bersuara atau terlihat sibuk dengan urusan lainnya, seolah tidak peduli dengan nasib rakyat yang semakin melarat dibantai oleh konglomerat. Seharusnya, ia segera bertindak dengan mencabut status PSN untuk PIK 2 dan mengevaluasi izin-izin yang terkait. Jika benar Prabowo ingin berbuat demi rakyat seperti yang sering ia sampaikan dalam pidatonya, maka ia harus segera membatalkan proyek ini.
Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group, Aguan, dan Salim Group, Anthony Salim, merasa percaya diri setelah berhasil melobi Presiden Jokowi untuk mendapatkan fasilitas PSN. Ini menimbulkan dugaan adanya kolusi antara kedua pengusaha besar ini dengan Sandiaga Uno, Airlangga, dan Jokowi. Apakah ada suap atau bentuk korupsi lainnya dalam transaksi ini?
Peristiwa pembakaran truk dan perlawanan terhadap aparat, meski diawali dengan insiden, merupakan wujud dari kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan konglomerat. Pembuatan tembok dan penutupan akses menunjukkan arogansi dan ketidakpedulian terhadap rakyat yang terpinggirkan. Ini menjadi cermin dari kesenjangan sosial yang semakin dalam. Perilaku eksklusif seperti ini berpotensi menumbuhkan kebencian dan kemarahan di kalangan rakyat.
Nampaknya, Jokowi ingin mengembangkan jalur pesisir pantai utara menjadi kawasan pecinan. Proses penggusuran tanah rakyat secara paksa untuk kepentingan proyek ini akan memberi keuntungan besar bagi konglomerat, sementara rakyat terus melarat. Proyek PIK 2 ini menunjukkan bagaimana rakyat semakin terpinggirkan oleh konglomerat yang dibantu oleh pejabat.
PIK 2 mengancam merusak tatanan sosial dan bahkan nasional. Rakyat Banten yang gelisah akan terus marah, dan sulit untuk meredam perlawanan mereka. PSN yang memihak konglomerat ini hanya akan menjadi sumbu ledak dari kekesalan dan kemarahan yang terus menumpuk. Ketidakadilan sosial akan memicu aksi-aksi yang tak terhindarkan.
Konglomerat yang terlibat dalam proyek PIK 1, PIK 2, BSD, Rempang, dan proyek lainnya semakin memperlihatkan sikap keparat mereka. Mereka tampaknya tidak peduli dengan penderitaan rakyat dan terus mengeksploitasi tanah milik rakyat demi keuntungan pribadi. Selain itu, mereka berusaha mengendalikan para pejabat, bahkan aparat, untuk melindungi kepentingan mereka. Kekayaan yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan mengendalikan kekuasaan.
Proyek PIK 2 juga menunjukkan kepercayaan diri konglomerat etnik China untuk membangun apapun tanpa takut akan reaksi dari rakyat atau bahkan demonstrasi. Sebuah fenomena yang semakin terlihat di berbagai daerah, di mana kompleks perumahan elit sering dihuni mayoritas etnis China. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan sosial, yang pada gilirannya menambah diskriminasi akibat "keuangan yang berkuasa".
Fakta-fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat pribumi jangan dibiarkan melarat akibat kehilangan lahan yang dimiliki, yang jatuh ke tangan konglomerat yang semakin berkuasa.
Jika kebijakan tetap berjalan dalam status quo dan kesenjangan sosial semakin tajam, maka hukum dialektika akan berlaku. Rakyat yang melarat akan menghadapi konglomerat yang semakin keparat.
PIK 2 mengajarkan bahwa serangan intifada rakyat akan sulit untuk dikalahkan.
