Italia Keberatan terhadap Surat Penangkapan Netanyahu dan Gallant, Namun Wajib Mematuhi Perintah ICC
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, pada Kamis, 21 November 2024, menyampaikan keberatan terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap kepala pemerintahan Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanan Israel, Yoav Gallant. Crosetto menegaskan bahwa meskipun ia menganggap keputusan ICC tersebut "keliru," Italia sebagai negara penandatangan Statuta Roma, wajib melaksanakan perintah tersebut jika kedua tokoh tersebut memasuki wilayah Italia.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Crosetto menyatakan, "Karena kita adalah pihak yang terikat dengan ICC, jika Netanyahu dan Gallant datang ke Italia, kita harus menangkap mereka. Ini bukan keputusan politik, melainkan pelaksanaan legislasi internasional."
Pada hari yang sama, ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant dengan tuduhan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza. Surat perintah ini dikeluarkan di tengah berlangsungnya serangan besar-besaran Israel di Gaza yang telah memasuki tahun kedua. Konflik tersebut telah menyebabkan sekitar 44.000 warga Palestina tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak, serta lebih dari 103.000 lainnya terluka.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyampaikan sikap berhati-hati terkait keputusan ICC. Tajani mengungkapkan bahwa Italia akan meninjau isi keputusan tersebut dan alasan di baliknya, serta menekankan bahwa ICC seharusnya menjalankan peran hukum murni tanpa dipengaruhi oleh politik.
Tajani juga menambahkan, "Bersama dengan sekutu kami, kami akan menilai perkembangan yang terjadi dan menentukan tindakan serta langkah selanjutnya." Pernyataan Tajani ini memicu kecaman dari oposisi Gerakan Lima Bintang (M5S), yang menyebut komentar Tajani sebagai "mengejutkan dan memalukan."
Dalam pernyataan bersama, anggota M5S menyoroti bahwa kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, telah menegaskan bahwa keputusan ICC bersifat mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa.(*)
