Berita, Nasional

Zainal Arifin Mochtar Kritik Rezim Populisme dan Serukan Perlawanan Terhadap Ketimpangan Ekstrem dalam Diskusi Indonesia Memanggil

Repelita.id

27 September 2026 00:29 WIB

Zainal Arifin Mochtar Kritik Rezim Populisme dan Serukan Perlawanan Terhadap Ketimpangan Ekstrem dalam Diskusi Indonesia Memanggil
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar secara tajam menyoroti kebangkitan rezim populisme yang dinilai sengaja mengaburkan esensi kritik publik dengan narasi politik seolah-olah pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berpihak pada rakyat.

Melalui pemaparan ilmiah di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, tokoh yang akrab disapa Mas Uceng ini mengungkapkan kegelisahannya atas hilangnya peran oposisi yang berujung pada matinya sistem demokrasi di Indonesia.

ADVERTISEMENT

Dalam diskusi kenegaraan yang disiarkan pada Minggu, 27 September 2026 tersebut, Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan presiden adalah relasi profan yang wajib dikawal melalui kritik, bukan relasi sakral layaknya keimanan agama.

Ia merujuk pada temuan riset lembaga ekonomi Celios yang memaparkan data ketimpangan ekstrem di mana 50 orang terkaya di Indonesia kini sukses menguasai aset kekayaan milik 55 juta warga lainnya.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, ketimpangan yang sedemikian menganga menjadi pemicu utama suburnya praktik state capture serta jual beli suara pemilu di mana posisi Indonesia kini terpuruk di peringkat tiga terburuk sedunia.

Riset ekologi tersebut juga memaparkan kondisi daya tampung lingkungan Pulau Sulawesi yang sudah berada dalam status kritis akibat eksploitasi industri tambang nikel secara ugal-ugalan.

Zainal Arifin Mochtar membeberkan fakta lapangan berupa penerbitan 574 izin tambang baru dalam dua tahun terakhir yang mengakibatkan kehancuran satu hektar kawasan hutan per menit serta memicu 95 sengketa agraria massal.

Lebih lanjut, ia mengkritik keras fenomena pergeseran tata kelola negara ke arah sistem kakistokrasi di mana posisi kementerian strategis justru diisi oleh figur badut politik yang minim kompetensi.

Pemberdayaan lembaga negara dinilai berjalan tanpa arah futuristik yang jelas, salah satunya dicerminkan lewat pembubaran Badan Restorasi Gambut pada pertengahan 2025 yang kemudian buru-buru dibentuk kembali saat bencana melanda.

Materi diskusi publik bertajuk Indonesia Memanggil tersebut ditutup oleh Zainal Arifin Mochtar dengan seruan historis bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk bangkit memimpin gerakan perlawanan melawan ketimpangan sosial demi menyelamatkan masa depan hukum republik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung