Repelita [Jakarta] - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa jajaran pimpinan lembaga penegak hukum serta keamanan nasional seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat ini masih diisi oleh pejabat era sebelumnya.
Pergantian pada pucuk pimpinan instrumen strategis tersebut dipandang krusial guna mempertegas bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memegang kendali penuh atas konsolidasi pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
Meskipun Prabowo telah menggenggam kewenangan konstitusional, kekuasaan politik dan penguasaan kelembagaan secara utuh terhadap seluruh instrumen vital negara dinilai belum sepenuhnya terwujud.
Amir menyebut indikator belum solidnya konsolidasi kekuasaan Presiden dapat dicermati dari masih bertahannya sejumlah figur penting peninggalan rezim terdahulu di sektor pertahanan, keamanan, maupun penegakan hukum.
“Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya,” ujar Amir, Senin 3 Agustus 2026.
Isu efektivitas kepemimpinan dalam sistem presidensial disebut tidak hanya bersandar pada legitimasi pemilu, melainkan juga bergantung pada kapasitas mengendalikan birokrasi serta aparat keamanan.
"Kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif," kata Amir.
Keberadaan figur-figur strategis yang dipersepsikan publik dekat dengan kepemimpinan lama dinilai berpotensi menyempitkan ruang gerak serta manuver politik Presiden.
Di samping itu, ia menyoroti opini masyarakat yang kerap menilai Presiden Prabowo masih berada di bawah kendali pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden Prabowo membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan,” kata Amir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
