Repelita [Jakarta] - Nana Kencanawati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, akhirnya mengakui perbuatannya setelah aksi perundungan terhadap seorang warga viral.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menuai kecaman luas akibat komentar kasar yang ditujukan kepada peserta aksi demonstrasi.
ADVERTISEMENT
Melalui akun Instagram resminya @nanakencanawati, ia menyatakan permohonan maaf terbuka pada Selasa, 16 Juni 2026.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” tulis Nana.
Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa sikap tersebut tidak layak dipertontonkan oleh sosok yang menjabat sebagai wakil rakyat.
“Komentar tersebut tidak tepat, tidak mencerminkan sikap yang seharusnya saya tunjukkan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan bagi banyak pihak.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak, berhati-hati dan menghormati setiap warga dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” tulisnya lagi.
Kasus ini bermula saat Made Nok berorasi dalam demonstrasi Aliansi BEM Cirebon Raya pada Senin, 15 Juni 2026.
Ibu tersebut secara lantang mendesak pemerintah agar memprioritaskan kesejahteraan dasar masyarakat di atas program makan gratis.
“Saya mewakili emak emak ikut unjuk rasa, banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan, hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidik murah, kesehatan murah, sandang pangan murah,” teriak Made Nok saat berorasi.
Unggahan mengenai orasi tersebut lantas dikomentari akun @nanakencanawati dengan kalimat yang dianggap sangat merendahkan fisik sang ibu.
“Lagian siapa yang mau ngasih lo makan? Udah GEMBROT!!!,” tulis akun tersebut dalam kolom komentar.
Tindakan ini memancing amarah aktivis mahasiswa, termasuk Ketua Umum PC PMII Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal.
Ruslan menilai penghinaan tersebut menunjukkan kelemahan argumen dari pihak yang seharusnya mampu merespons kritik secara beradab.
“Ketika sebuah kritik dibalas dengan serangan fisik (ad hominem), di situlah kita tahu bahwa sang penguasa sedang mengalami kepailitan nalar berpikir dan krisis argumentasi,” kata Ruslan.
Saat ini, posisi Nana di kursi pimpinan DPRD dikabarkan terancam akibat desakan publik yang menuntut adanya sanksi tegas atas pelanggaran etik tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
