Repelita Jakarta - Kebijakan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu dinamika politik di daerah usai adanya perbedaan pandangan terkait aturan pembukaan lahan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan sikap secara terbuka untuk membela kepentingan peladang tradisional serta masyarakat adat di wilayahnya.
ADVERTISEMENT
Langkah politisi senior PDI-P tersebut mencuat setelah menolak rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata cara pengelolaan lahan lokal.
Rangkaian informasi mengenai dinamika kebijakan penanganan karhutla ini diunggah oleh akun Threads @spill.id17 pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Melalui rincian unggahan pertamanya, pemilik akun membeberkan ketegasan sikap orang nomor dua di Kalimantan Barat tersebut.
"MENOLAK INSTRUKSI PRABOWO, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan dari PDI-P Tegaskan Menolak Pencabutan Perda membuka lahan dengan dibakar!!! Langkah berani diambil oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang secara terbuka menyatakan pasang badan demi melindungi hak-hak peladang tradisional dan masyarakat adat di wilayahnya." tulis akun @spill.id17.
Penolakan tersebut berseberangan langsung dengan arahan orang nomor satu di Indonesia terkait upaya pencegahan bencana asap secara nasional.
Rincian mengenai pertentangan aturan daerah dengan instruksi kepala negara dijelaskan lebih lanjut pada bagian hantaran unggahan berikutnya.
"Politisi senior PDI-P ini dengan tegas menentang rencana pembatalan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, meskipun aturan tersebut diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto demi penanggulangan darurat karhutla." tulis akun @spill.id17 melanjutkan.
Menurut pandangan wakil kepala daerah tersebut, aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara terbatas dan terukur merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Ia menegaskan pentingnya kajian ilmiah secara holistik agar masyarakat adat tidak melulu dijadikan pihak yang disalahkan atas bencana kabut asap.
"Krisantus menilai bahwa membakar lahan secara terbatas dan terkendali merupakan warisan budaya turun-temurun yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat adat, sehingga menjadikannya sebagai kambing hitam atas bencana kabut asap adalah tindakan yang tidak adil tanpa adanya investigasi ilmiah yang objektif." tulis akun tersebut memungkas narasi utamanya.
Silang pendapat mengenai akar masalah kebakaran hutan ini pun langsung menyulut reaksi tajam dari warga netizen di kolom tanggapan.
Pengguna akun @ariwmazlan melontarkan komentar bernada keras terkait pihak yang dianggap bertanggung jawab atas bencana tersebut.
"JADI SUDAH TAHU KAN KALIAN SIAPA PEMBAKAR HUTAN ITU JD NGAK USAH BANYAK BACOT LG NYALAHKAN PEMERINTAH PUSAT" tulis akun @ariwmazlan.
Sementara itu, kritikan tajam terhadap kepemimpinan nasional disuarakan oleh pemilik akun @mohammad3310amin.
"Pembakar hutan itu presiden Republik indonesia prabowo yg goblok" tulis akun @mohammad3310amin.
Tanggapan kritis lain yang menyoroti perusakan lingkungan akibat kepentingan korporasi serta oligarki disampaikan oleh akun @radensetia_winindyaputra.
"Ekologi yg dirusak by design oleh oligarki! Lihat setelah ini yg ditanam sawit apa akasia?? Dan bencananya ditimpakan kepada rakyat sedangkan istana pemilik konsensi pesta pora!!" tulis akun @radensetia_winindyaputra menutup perdebatan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
