[VIRAL] Warganet Soroti Korupsi: Kerugian Negara Disebut Rp1,7 Kuadriliun, Hukuman Mati Kembali Disuarakan

Repelita Jakarta - Perbincangan mengenai pemberantasan korupsi kembali ramai di media sosial setelah sejumlah pengguna menyampaikan pandangan keras terkait hukuman bagi pelaku korupsi.

Salah satu unggahan disampaikan akun @ironink27 pada Selasa, 22 September 2026, yang menyoroti besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam unggahan tersebut, akun @ironink27 menulis, "INILAH KLASEMEN SEMENTARA LIGA KORUP INDONESIA 🔥 GAK ADA SATUPUN YG DI HUKUM MATI. PADAHAL TOTAL KERUGIAN NEGARA TEMBUS -+ 1,7 QUADTRILIUN.

SUDAH MASUK REKOR DUNIA 💩💩 LUAR BIASA!! TINGGAL TUNGGU HANCUR NIH NEGARA!"

Unggahan itu kemudian mendapat sejumlah tanggapan dari pengguna lain yang membahas bentuk hukuman terhadap pelaku korupsi.

Akun @im.am478 menanggapi dengan menyebut pemimpin Korea Utara dalam komentarnya terkait hukuman bagi koruptor.

"Kalo saja pemimpin negara kayak Kim Jong un,,dah mampus tu koruptor2 🔥"

Akun @ironink27 kemudian membalas komentar tersebut dengan tulisan, "Udah di headshot semua pasti"

Komentar lainnya datang dari akun @m._pramono yang menyinggung wacana hukuman mati bagi koruptor serta perampasan aset hasil korupsi.

"Desember 15 ini kalo g d sahkan UU hukum mati koruptor dan perampasan aset koruptor ..sluruh rakyat siap jihad ratakan gdung DPR...🔥🔥🔥"

Sementara itu, akun @setiawanode_ menyoroti besarnya nilai uang yang disebut dalam unggahan tersebut dan mengaitkannya dengan kemampuan negara melunasi utang.

"Uangnya dikumpulin, bisa lunas utang negara"

Akun @ironink27 kemudian memberikan tanggapan mengenai pemanfaatan dana yang disebutnya berkaitan dengan kerugian negara.

"Uang segitu bisa bikin seluruh rakyat indonesia sejahtera."

Pandangan lain disampaikan akun @bajurisusu95 yang mengaitkan persoalan korupsi dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam.

"RI PEJABATNYA KORUP LAHAN SDA DIKELOLA OLIGARKI , APA YANG DIHARAPKAN RAKYAT 🤣🤣🤣🤣"

Adapun akun @timothy.gold.50 menyampaikan kritik mengenai penerapan hukum serta dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang berseberangan secara politik.

"Bahasa yg tepat utk Rezim bar- bar ini HUKUMAN HANYA BERLAKU UTK RAKYAT JELATA & KRIMINALISASI UTK LAWAN POLITIK, SMUA PIDANA BISA DIATUR ASALKAN BAGI2"

Rangkaian komentar tersebut memperlihatkan beragam respons pengguna media sosial mengenai pemberantasan korupsi, hukuman terhadap koruptor, perampasan aset, serta persoalan penegakan hukum.

Pernyataan mengenai kerugian negara, praktik korupsi, maupun tudingan terhadap pihak tertentu dalam unggahan tersebut merupakan pendapat pengguna media sosial dan tidak disertai pembuktian tambahan dalam materi yang tersedia.

Perdebatan tersebut menunjukkan tingginya perhatian warganet terhadap isu korupsi dan tuntutan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berjalan tegas serta transparan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads