[VIRAL] Video Dugaan Fee Proyek Koperasi Desa Merah Putih di Kediri Picu Desakan Audit Hukum

Repelita Kediri - Ranah jagat maya kini tengah diguncang oleh kabar miring terkait mencuatnya dugaan skandal kongkalikong dalam pengerjaan proyek infrastruktur Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Informasi yang beredar luas dalam bentuk rekaman video singkat tersebut memperlihatkan perbincangan menggunakan dialek bahasa Jawa yang isinya disinyalir kuat membahas seputar pembagian jatah komisi atau kickback dari pengerjaan fasilitas umum tersebut.

Berdasarkan rumor dan narasi yang berkembang liar di tengah masyarakat, nama seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) ikut terseret karena dituding memegang peran krusial sebagai penghubung atau koordinator bagi para rekanan kontraktor, ditambah lagi dengan adanya selentingan keterlibatan dari oknum penegak hukum. Materi pembicaraan yang kini telanjur menjadi konsumsi publik di platform digital tersebut bahkan secara spesifik mengulas tata cara pendistribusian dana pelicin dari paket pengerjaan puluhan unit Kopdes Merah Putih yang tersebar di wilayah Kediri.

Gejolak di tengah publik semakin meruncing lantaran muncul pula tuduhan miring yang menyebutkan bahwa kualitas fisik dari bangunan penunjang ekonomi desa yang digarap oleh pihak ketiga tersebut disinyalir tidak memenuhi spesifikasi baku teknis serta jauh di bawah standar kelayakan kerja. Isu sensitif ini mendadak menjadi perhatian utama khalayak luas mengingat pada awal peluncurannya, agenda pembangunan Kopdes Merah Putih digadang-gadang mampu menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak kesejahteraan finansial warga di daerah pelosok.

Sesuai dengan blueprint rancangan awalnya, program strategis ini sejatinya diproyeksikan untuk menstimulasi kemandirian sektor riil di pedesaan melalui optimalisasi wadah koperasi yang diselaraskan dengan potensi lokal masyarakat setempat. Kendati demikian, dengan merebaknya indikasi penyelewengan dana pembangunan ini, kecemasan dan rasa skeptis kini justru mulai menjangkiti pikiran warga yang mengkhawatirkan keberlangsungan program.

Merespons polemik yang kian memanas, para pengguna internet secara masif mendesak lembaga penegak hukum terkait untuk segera mengambil tindakan konkret berupa audit investigatif menyeluruh serta melacak aliran dana tersebut secara gamblang dan akuntabel. Penduduk juga menyuarakan protes keras agar agenda kesejahteraan rakyat kecil ini tidak disalahgunakan sebagai ladang pemeras keuntungan pribadi demi memuaskan nafsu keserakahan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Program desa jangan sampai dijadikan bancakan,” tulis salah satu komentar warganet dalam unggahan yang beredar di media sosial.

Jika dicermati lebih mendalam, rekaman suara yang viral tersebut memperdengarkan kalkulasi matematis yang merujuk pada besaran angka atau nominal persentase komisi yang harus disetorkan dari total nilai proyek. Bahkan, isu yang berkembang di lapangan mengindikasikan adanya protes serta riak ketidakpuasan dari salah satu pihak yang merasa bagian keuntungan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Meskipun gelombang pemberitaan sudah terlanjur meluas, sampai detik ini belum ada klarifikasi resmi maupun bantahan tertulis dari dinas terkait guna memastikan kesahihan materi obrolan ataupun kebenaran dari praktik culas yang dituduhkan dalam video. Aparat berwenang juga belum bisa memverifikasi secara pasti mengenai lini masa atau waktu pengambilan rekaman video tersebut termasuk kepastian identitas dari para aktor yang suaranya terekam di dalamnya.

Walau fiksasi data belum sepenuhnya benderang, polemik ini terbukti sukses menyita atensi kolektif masyarakat luas lantaran menyangkut pemanfaatan pos anggaran negara yang peruntukannya mutlak demi kemaslahatan warga desa. Sejumlah pengamat media sosial berpendapat jika dugaan tindak pidana korupsi ini terbukti benar, maka preseden buruk ini berpotensi besar mengikis kadar kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi yang tengah gencar dipromosikan pemerintah.

Masyarakat menaruh harapan besar agar pihak berwajib dapat mengusut tuntas indikasi penyimpangan ini secara objektif, transparan, serta menegakkan keadilan tanpa tebang pilih jika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran hukum. “Kalau sejak awal program rakyat sudah diduga jadi bancakan oknum, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tulis komentar lain di media sosial.

Di sisi lain, publik senantiasa mengingat bahwa esensi dari program Kopdes Merah Putih merupakan pilar utama untuk memperkokoh ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan melalui jalur koperasi serta penguatan usaha mikro di tingkat desa. Oleh karena itu, warga sangat mendambakan agar tata kelola operasional di lapangan ke depannya dapat diimplementasikan secara profesional, bersih dari praktik lancung, serta benar-benar berorientasi pada target sasaran.

Hingga naskah berita ini diturunkan ke meja redaksi, belum ada konfirmasi ataupun respons formal yang dikeluarkan oleh jajaran pemerintah daerah setempat, asosiasi kontraktor, maupun pihak markas Kodim terkait guna menanggapi kegaduhan seputar proyek tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok