[VIRAL] Usut Absensi 2024, Menteri PU Dody Hanggodo Disentil Warganet dan Dinilai Sibuk Cari Kesalahan Bawahan

Repelita [Jakarta] - Jagat maya diramaikan oleh sebuah unggahan dari akun media sosial X @PartaiSocmed pada Sabtu (18/7/2026). Unggahan tersebut menampilkan foto dokumen resmi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dokumen itu berisi instruksi verifikasi data presensi berbasis aplikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kementerian tersebut. Kebijakan penegakan hukuman disiplin ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Publik menyoroti langkah instansi yang dianggap memundurkan pencarian data absensi hingga ke tahun 2024. Akun tersebut menyayangkan sikap pejabat yang dinilai lebih fokus mencari celah kesalahan bawahan daripada mengurusi program pembangunan.

Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan keterangan: "Menteri minta dimundurin lagi cari data absen pegawai yg 2024,". Langkah pelacakan rekam jejak digital presensi pegawai ini dianggap sangat tidak biasa.

Sekretaris Jenderal meminta pengelola kepegawaian untuk melakukan validasi data presensi periode Januari sampai Desember 2024. Seluruh berkas tersebut harus sudah dikumpulkan paling lambat pada Juli 2026.

Cuitan ini langsung menuai beragam komentar dari warganet. Banyak netizen yang melayangkan kritik atas gaya kepemimpinan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Kepemimpinan Dody dinilai terlalu sibuk mengurusi urusan administratif masa lalu demi menyingkirkan pegawai tertentu. Akun @KenCaesar menuliskan: "Mentri mentri kaya gini harusnya di pecat pecatin sih.. bukannya sibuk dengan apa yang mau dikerjain malah sibuk nyingkirin sana sini. Lebih banyak drama nya dari pada kerjanya, heran…"

Kritik lain datang dari akun @camatpochinkii yang membalas: "Data 2024 digali lagi cuma buat nyari celah kesalahan. Bos model gini kalau jadi pacar pasti tipe yang suka ngungkit kesalahan chat WA dua tahun lalu." Serta akun @AzmiFaiqoh yang menimpali: "Hukdis kok dasarnya backdate? Ngapain yang udah kelewat disorot. Ketahuan cari masalah."

Polemik ini muncul setelah adanya isu surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang bocor. Dody Hanggodo kini menghadapi sorotan tajam terkait kebijakan mutasi ASN yang digelar tak lama setelah insiden tersebut.

Spekulasi liar berkembang luas di kalangan publik. Banyak pihak mencurigai pergeseran posisi pegawai sebagai bentuk pembersihan atau sanksi atas bocornya dokumen rahasia.

Namun, Menteri PU Dody Hanggodo membantah keras tudingan tersebut. Dody menegaskan bahwa rotasi pegawai merupakan hal lumrah dalam pembinaan organisasi di institusi dengan 38.600 pegawai itu.

"Enggak ada (kaitan dengan kebocoran surat). Enggak ada," tegas Dody saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (17/7/2026). "Mutasi kan biasa saja. Pegawai saya 38.600 orang, masa enggak boleh dimutasi," tambahnya.

Dody meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan dinamika internal organisasi dengan polemik surat dinasnya. Ia memastikan tidak ada instruksi khusus maupun kebijakan reaktif yang diambil akibat bocornya dokumen tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok