Repelita Jakarta - Kader PDIP Mohamad Guntur blak-blakan mengenai dugaan pengadaan alat makan bernilai fantastis yang disebut mencapai triliunan rupiah, sebuah pernyataan yang langsung memicu perdebatan publik tentang transparansi dan rasionalitas penggunaan anggaran di Badan Gizi Nasional.
Guntur memulai pernyataannya dengan menyinggung pernyataan pejabat soal inflasi pengamat dan justru menyebut yang ada adalah surplus pejabat di mana setiap warga negara berhak mengamati penyelenggara negara.
ADVERTISEMENT
"Tidak usah dengarkan pejabat pokoknya ada itu. Tidak ada inflasi pengamat, yang ada surplus pejabat. Setiap warga negara berhak mengamati penyelenggara negara," ujar Guntur dikutip pada Minggu (12/4/2026).
Ia juga menyindir soal latar belakang pejabat yang dinilai tidak relevan dengan kemampuan merayap di tanah seperti laba-laba dan mengukur suhu kolam renang bisa masuk kabinet.
"Mau apa kek ijazahnya! Situ saja yang keahliannya merayap di tanah seperti laba-laba dan mengukur suhu kolam renang bisa masuk kabinet," sebutnya.
Guntur mengaku menemukan data pengadaan alat makan dalam jumlah besar melalui sistem resmi pemerintah, di mana laman SiRUP LKPP mencatat alokasi terbesar mencapai Rp4,19 triliun untuk pengadaan alat makan bagi SPPG di Provinsi DI Yogyakarta.
"Tahun 2025, laman SiRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah) mencatat alokasi terbesar, Rp4,19 triliun untuk pengadaan alat makan bagi SPPG di Provinsi DI Yogyakarta," tukasnya.
Ia juga menyinggung besarnya porsi anggaran tersebut dibanding total program MBG yang mencapai Rp71 triliun pada 2025, berarti sekitar 6 persen habis hanya untuk alat makan di Yogyakarta.
"Total anggaran MBG atau BGN 2025 adalah Rp71 triliun. Berarti, 6 persen habis hanya untuk alat makan di Yogyakarta," imbuhnya.
Guntur menilai angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan karena Rp4,19 triliun untuk 15 dapur berarti alat makan satu dapur mencapai Rp279 miliar.
"Rp4,19 triliun untuk 15 dapur artinya alat makan satu dapur Rp279 miliar, padahal biaya bangun satu dapur saja taruhlah cuma Rp1 miliar-Rp3 miliar," Guntur menuturkan.
"Masak piring, sendok, dkk., 100 kali lebih mahal dari biaya bangun?," tambahnya.
Ia juga membuat perhitungan sederhana bahwa jika satu set alat makan premium harganya Rp100 ribu, maka Yogyakarta akan mempunyai 41,9 juta set sementara populasi Yogyakarta hanya 3,7 juta jiwa.
"Jika satu set alat makan premium harganya Rp100 ribu, maka Yogyakarta akan mempunyai 41,9 juta set, sementara populasi Yogyakarta 3,7 juta jiwa," jelasnya.
Artinya menurut Guntur, setiap satu orang di Yogyakarta akan memiliki 11 set alat makan premium baru yang jumlahnya sangat tidak realistis.
Guntur turut mempertanyakan aspek distribusi yang dinilai tidak realistis karena untuk mendistribusikan 41,9 juta set piring dalam 2 bulan dibutuhkan setidaknya 1.400 perjalanan truk kontainer 40 kaki.
"Untuk mendistribusikan 41,9 juta set piring dalam 2 bulan, dibutuhkan setidaknya 1.400 perjalanan truk kontainer 40 kaki. Masuk akal tidak?," terangnya.
Ia bahkan menyindir lokasi penyimpanan jika jumlah tersebut benar ada dengan bertanya mau ditaruh di mana piring dan sendok sebanyak itu.
"Mau ditaruh di mana piring-sendok sebanyak itu? Hambalang?," timpalnya.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi pelanggaran dalam mekanisme pengadaan karena pengadaan Rp4,19 triliun untuk usaha kecil dinilainya melanggar Perpres Pengadaan yang mensyaratkan di atas Rp15 miliar harus non-usaha kecil.
"Pengadaan Rp4,19 triliun untuk usaha kecil? Itu melanggar Perpres Pengadaan yang mensyaratkan di atas Rp15 miliar harus non-usaha kecil," tandasnya.
Lebih jauh, Guntur menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan program MBG dengan menyerukan agar BGN dibubarkan saja dan dikubur bersama motor listrik, piring, sendok, serta garpu yang kelak bakal berakhir sebagai barang rongsokan.
"Sudahlah. BGN ini bubarkan saja. Kubur bersama motor listrik, piring, sendok, garpu yang kelak juga bakal berakhir sebagai barang rongsokan," bebernya.
"20 tahun puasa dari pemerintahan memang pedih, tapi ya, jangan sekasar ini jugalah mainnya," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok