[VIRAL] Ogah Denger Kritik Rakyat, Akun IG Mendikdasmen Pilih Private Akun: “First Time Baru Ada Akun Kementrian di Private”

Repelita Jakarta - Keputusan sepihak untuk membatasi akses komunikasi publik pada akun media sosial resmi seorang pejabat setingkat menteri kini memicu gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat.

Tindakan menutup diri tersebut dinilai bertolak belakang dengan asas transparansi serta pemenuhan hak atas keterbukaan informasi publik yang melekat pada lembaga negara.

Keterangan mengenai polemik penguncian akun kementerian tersebut bersumber dari sebuah unggahan oleh akun @lensight.id pada 12 Oktober 2026.

Akun tersebut menuliskan, "Fenomena tak biasa melanda lini masa usai akun Instagram resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mendadak diatur dalam mode private account. Langkah ini langsung memicu polemik hangat di tengah masyarakat terkait komitmen keterbukaan informasi pejabat publik. Sebagai pejabat instansi vital yang mengurus kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional, penutupan akses publik pada akun resmi dinilai menutup ruang aspirasi serta kritik dari guru, siswa, dan orang tua murid."

Ruang digital yang semestinya menjadi sarana penyaluran keluhan dan masukan konstruktif kini dianggap telah tertutup rapat bagi para pemangku kepentingan sektor pendidikan.

Masyarakat kini mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai motif utama di balik kebijakan pembatasan interaksi pada platform digital institusi pemerintah tersebut.

Dalam unggahan lanjutan dari akun @lensight.id pada tanggal yang sama, ditegaskan pula tuntutan klarifikasi yang dinantikan khalayak luas.

Ia menyatakan, "Publik kini menantikan klarifikasi resmi mengenai alasan di balik penguncian akun kementerian tersebut."

Tindakan isolasi mandiri di platform media sosial lembaga negara ini langsung memancing beragam reaksi skeptis dari para pengguna digital.

Seorang warganet dengan nama akun nadyaafna memberikan sindiran mengenai adanya keterlambatan pemenuhan hak kesejahteraan para tenaga pendidik.

Netizen tersebut menuliskan, "Pasti karna Tunjangan Guru belum pada cair Hahahaha"

Selain sindiran masalah hak finansial, kejanggalan mengenai status akun operasional kementerian yang mendadak tertutup juga menjadi keheranan bagi warga digital lainnya.

Ungkapan keheranan atas pembatasan akun institusi pelayanan masyarakat tersebut dituliskan secara gamblang oleh akun kingbomz89.

Ia menuliskan, "Akun sosmed di private aja udh aneh. Ini akun kementrian lembaga publik di private 🤣🤣🤣"

Di sisi lain, publik mengingatkan bahwa seluruh aset digital kementerian merupakan fasilitas negara yang didanai langsung oleh uang rakyat melalui instrumen anggaran resmi.

Penegasan mengenai tanggung jawab penggunaan fasilitas operasional bersumber alokasi dana negara tersebut disampaikan secara kritis oleh akun atikayuni626.

Ia menuliskan, "Klau akun pribadi tidak masalah. Tp inikan lembaga negara yg dibangun dari APBN . Harusnya tidak mnjd rahasia."

Kemunculan berbagai persoalan administrasi dan kebijakan di lingkungan eksekutif ini turut memicu pemikiran mengenai perlunya keterlibatan tim investigasi khusus dari lembaga legislatif.

Pandangan mengenai peluang pemanggilan para pejabat terkait melalui mekanisme panitia khusus parlemen ditutup oleh pendapat dari akun ryandhra.

Ia menuliskan, "Kalau DPR jadi membentuk pansus terkait putusan MK, bisa memulai minta keterangan dari orang2 ini.." (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads