[VIRAL] Kritik ASN Absen-Ngopi-Pulang Jadi Bumerang, Netizen Sindir Anggota DPR Sering Bolos dan Tidur Saat Rapat

Repelita [Jakarta] - Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, memicu polemik usai melontarkan kritik pedas terhadap etos kerja Aparatur Sipil Negara. Ia menyoroti fenomena oknum aparatur yang dinilai hanya datang untuk melakukan presensi.

Rifqinizamy menggambarkan perilaku tersebut dengan istilah yang cukup tajam. Ia mengklaim banyak pegawai yang datang pagi hari hanya untuk absen, kemudian menghabiskan waktu dengan sekadar minum kopi sebelum kembali lagi saat sore untuk absen pulang.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPR RI kini menginisiasi rencana revisi Undang-Undang ASN. Salah satu agenda utama yang didorong adalah penerapan indikator kinerja atau KPI yang lebih ketat bagi PNS maupun PPPK.

Sistem ini ditargetkan untuk mengukur produktivitas pegawai secara transparan. Nantinya, terdapat mekanisme evaluasi hingga sanksi pemberhentian bagi mereka yang dinilai gagal memenuhi standar kinerja secara berkelanjutan.

Istilah absen-ngopi-pulang yang dilontarkan Rifqinizamy mendadak viral di media sosial. Namun, reaksi publik justru berbalik menyerang sang legislator karena dianggap tidak memberikan contoh yang baik.

Banyak warganet yang merespons kritik tersebut dengan sindiran keras. Publik mengungkit kebiasaan buruk anggota dewan yang kerap tertangkap kamera sedang tertidur saat berlangsungnya rapat penting di gedung parlemen.

Beragam komentar pedas membanjiri berbagai platform daring. Warganet menilai anggota DPR seharusnya berkaca sebelum melayangkan teguran kepada pihak lain terkait disiplin dan produktivitas kerja.

Salah satu netizen menuliskan sindirannya di platform X dengan kalimat berikut:

"Lucu sekali melihat mereka yang sering bolos rapat malah mengkritik etos kerja orang lain. Coba cek berapa banyak kursi kosong saat sidang!"

Gelombang protes masyarakat ini dipicu oleh dua alasan utama. Pertama adalah krisis kepercayaan terhadap kinerja legislatif yang membuat narasi kritikan sering dipandang sebagai sikap kemunafikan.

Kedua, stigma masyarakat mengenai budaya kerja santai di kalangan aparatur sipil negara masih sangat kuat. Hal ini membuat narasi mengenai inefisiensi birokrasi sangat mudah mendapatkan atensi publik.

Perseteruan ini mencerminkan luapan kekecewaan khalayak terhadap pelayanan publik secara menyeluruh. Bagi netizen, sebuah kritik akan dianggap berbobot apabila penyampainya telah memberikan teladan yang pantas bagi orang lain.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik di tanah air. Di tengah era digital yang serba transparan, setiap pernyataan dan tindakan para pengambil kebijakan akan selalu diawasi ketat oleh rakyat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok