Repelita Jakarta - Markas Besar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) bereaksi keras atas beredarnya narasi liar di media sosial yang menyebut adanya perseteruan antara Danjen Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi, dengan pihak protokoler Istana.
Korps Baret Merah itu memastikan bahwa informasi yang tersebar luas merupakan kabar bohong (hoaks) yang sengaja dirancang untuk memicu kegaduhan publik.
ADVERTISEMENT
Klarifikasi ini muncul setelah sebuah akun media sosial bernama retailman69 mengunggah konten yang mengklaim telah terjadi keributan di lingkungan Istana Negara.
Unggahan tersebut sempat viral dalam waktu singkat dan memicu beragam spekulasi liar di kalangan warganet.
Melalui kanal digital resminya, Kopassus merilis dua unggahan sekaligus yang membantah keras narasi tersebut.
Dalam unggahan itu, Kopassus menyertakan tangkapan layar konten yang beredar dengan stempel bertuliskan "HOAX" berwarna merah mencolok.
"Waspada, sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana. Narasi ini mengklaim adanya keributan antara Pangkopassus dengan pihak protokoler. Ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid," tulis keterangan resmi akun medsos Kopassus pada Selasa (21/4/2026).
Pihak Kopassus mencurigai adanya motif tersembunyi di balik penyebaran informasi palsu ini ke ruang publik.
Mereka menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin merusak hubungan harmonis dan soliditas yang terjalin antara institusi TNI dengan lingkaran kepresidenan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus, Letkol Infanteri Yanuar, menegaskan bahwa kabar yang disebarkan oleh akun retailman69 adalah murni berita palsu.
"Informasi yang beredar luas di media sosial tersebut adalah hoaks atau berita palsu. Kabar yang disebarkan oleh akun tersebut sama sekali tidak benar," tegas Letkol Yanuar.
Kopassus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang tidak jelas sumber keabsahannya.
Publik diminta untuk selalu melakukan pengecekan ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang menyangkut institusi negara.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak langsung membagikan kembali informasi sebelum memastikan kebenarannya dari sumber terpercaya.
"Kami meminta publik dan masyarakat tidak langsung percaya terhadap kabar yang beredar luas tanpa sumber resmi dan terpercaya. Tetap waspada terhadap upaya adu domba yang memanfaatkan platform digital," tambah keterangan resmi Kopassus.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok