[VIRAL] Kontrak Gas 2027–2037 Sorotan, Keterlibatan Perusahaan Adik Presiden Dipertanyakan

Repelita Jakarta - Unggahan pada 1 Oktober 2026 menyoroti rencana pasokan gas dari proyek Lapangan Mako di Blok Duyung, Natuna, yang dikaitkan dengan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo.

Akun @the_yestefendy menulis, “Tender berdarah-darah itu cuma berlaku buat pengusaha jelata. Kalau statusnya adik kandung Presiden, sepertinya kontrak BUMN buat suplai gas tahun 2027 sampai 2037 auto diantar ke meja tanpa perlu banyak keringatan 🔥”

Lapangan Mako memang memiliki perjanjian jual beli gas dengan PT PLN Energi Primer Indonesia untuk memasok gas hingga Januari 2037, dengan target produksi pertama pada kuartal IV 2027.

Hashim Djojohadikusumo melalui PT Nations Natuna Barat diketahui mengakuisisi 75 persen hak partisipasi di Blok Duyung, sementara operator blok tersebut tetap West Natuna Exploration Limited dengan kepemilikan 25 persen.

Dalam unggahan lain, akun @owl.1207530 menulis, “Berarti bener ya ambisi Prabowo buat jadi presiden bukan karena rakyat tapi karena supaya perusahaan nya yang mati itu jalan lagi”

Akun @neliminja juga menulis, “Makin jelas kan "usaha saya 20 tahun mandek, mbak nana"”

Akun tersebut kemudian menambahkan, “Mana tuh buzzer2 laknat yg bilang "prabowo mah dah kaya, dia ga bakal korupsi" Iya bukan dia yg korupsi scara langsung. Tapi lewat adiknya yg manfaatin kekuasaan. 🤣🤣”

Sementara akun @darkiemakassar menulis, “DONATUR UTAMA UNTUK 2029 DI BACK UP OLEH DANANTARA kenapa @pdiperjuangan @pdemokrat @official_nasdem DIAM ? KARENA MEREKA ADA DIDALAM, REFORMASI JILID 2 BISA TERJADI JIKA @jokowi MENGAKU BERSALAH MENDUKUNG PRABOWO 2024 & BALIK ARAH MELAWAN ... MUMPUNG BELUM TERLAMBAT”

Fakta yang tercatat, PLN EPI memastikan pasokan gas dari Lapangan Mako sebesar 111 juta standar kaki kubik per hari selama 10 tahun untuk kebutuhan energi, dengan proyek ditargetkan mulai berproduksi pada 2027.

Sementara itu, keterlibatan perusahaan Hashim dalam Blok Duyung merupakan bagian dari transaksi akuisisi 75 persen hak partisipasi, sedangkan pernyataan mengenai adanya pemberian kontrak karena hubungan keluarga dengan Presiden merupakan tudingan yang disampaikan dalam unggahan media sosial tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads