Berita, Viral Sosmed

[VIRAL] Kisruh Anggaran Sepatu Rp700 Ribu, Brand Stradenine Klarifikasi Harga Asli Cuma Rp179 Ribu

Repelita.id

04 May 2026 21:53 WIB

[VIRAL] Kisruh Anggaran Sepatu Rp700 Ribu, Brand Stradenine Klarifikasi Harga Asli Cuma Rp179 Ribu
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Anggaran pengadaan sepatu siswa untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar menjadi sorotan tajam publik karena harga per pasang diasumsikan Rp700 ribu.

Anggaran tersebut ditujukan untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa yang bersumber dari APBN tahun 2026.

ADVERTISEMENT

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berformat asrama yang diinisiasi Kementerian Sosial RI untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem.

Dokumen Rencana Umum Pengadaan Kemensos di sistem SiRUP mematok harga sepatu sekitar Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27.541.500.000.

Program ini dijalankan Sekretariat Jenderal Kemensos melalui e-purchasing dan direncanakannya berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Dalam dokumen tersebut belum dijelaskan spesifikasi sepatu yang akan dibeli, hanya disebut produk dalam negeri tanpa keterangan teknis.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi bahwa angka tersebut masih alokasi awal dan bisa berubah saat proses pengadaan.

“Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya. Lha nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” jelasnya.

Ia menegaskan proses pengadaan akan diawasi ketat untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.

“Kami sudah sampaikan kepada teman-teman yang bertanggung jawab terhadap pengadaan di Kementerian Sosial untuk tidak main-main. Kerjanya diawasi, tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.

Brand sepatu lokal Stradenine yang artikelnya muncul dalam pemberitaan langsung memberikan klarifikasi.

Reynaldi Daud, owner Stradenine asli Surabaya, melalui media sosial X menyatakan bahwa brand-nya tidak terlibat dalam pengadaan tersebut.

“Hello, X! Perkenalkan aku Reynaldi. Owner dari brand Stradenine, brand lokal asli Surabaya. Hari ini nama Stradenine mendadak ramai diperbincangkan terkait berita yang beredar. Maka dari itu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan,” ujar @reynaldi_daud.

Ia menjelaskan bahwa harga sepatu Stradenine hanya Rp179 ribu bukan Rp700 ribu seperti yang diberitakan.

Akun @R_Perkasa mengomentari kejadian tersebut dengan sindiran pedas terkait praktik pengadaan pemerintah.

“Capek-capek jualan dengan harga terjangkau, eh ada ulah pemerintah yang markup harga sepatunya 4x lipat. Daripada beli sepatu hasil markup, mending langsung saja beli aslinya dengan harga di bawah Rp200.000 an,” tulisnya.

Akun @mmadddann menyebut Reynaldi Daud nyaris terseret kasus besar karena ulah pemerintah.

“abang ini samai kembali ke X, ngeri banget keseret seret gini gara gara pemerintah. btw semoga campaign sepatu yang dapat dijangkau semua kalangan semakin melejit bang,” tulisnya.

Akun @yoyiicyiid membandingkan harga sepatu Stradenine di toko online dengan anggaran pemerintah.

“Ditoko orennya yg model sebagus ini aja harganya 200k an, masa iya yang dipengadaan warna hitam harganya 700k. Ga make sense lah, pemerintah ni kerjaannya ngarang mulu😇,” tulisnya.

Akun @Boltcrank6 yang berpengalaman di dunia pengadaan hanya bisa tersenyum pahit.

“Sbg org yg kadang2 berhubungan sm pengadaan, cm bisa tersenyum pahit aja liat ini. Tetap semangat mas reynaldi, ane paham kok bukan dr pihak ente yg blunder. Tp dr yg pengadaannya yg ndablek,” tulisnya.

Akun @Taniaserenam mendoakan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan.

“Kak thank you uda up, stay safe ya. Semoga kejadian ini ga terulang kembali. 🙌,” tulisnya.

Reynaldi Daud merespons semua dukungan dengan ramah mengucapkan terima kasih kepada warganet.

Ia juga menginformasikan bahwa ukuran sepatu Stradenine paling besar saat ini adalah 44, tetapi akan segera menambah ukuran besar.

Kasus ini menjadi sorotan karena anggaran pengadaan yang dinilai tidak rasional dan berpotensi merugikan negara.

Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kementerian Sosial dalam penggunaan APBN untuk program Sekolah Rakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung