Berita, Viral Sosmed

[VIRAL] Jubir Gerindra Dikecam Netizen Usai Sebut Ahli Gizi Tak Perlu Pimpin Badan Gizi Nasional, Dinilai Abaikan Meritokrasi dan Profesionalisme

Repelita.id

06 June 2026 18:53 WIB

[VIRAL] Jubir Gerindra Dikecam Netizen Usai Sebut Ahli Gizi Tak Perlu Pimpin Badan Gizi Nasional, Dinilai Abaikan Meritokrasi dan Profesionalisme
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra mengenai kualifikasi pimpinan Badan Gizi Nasional memicu gelombang kritik tajam dari warganet.

Dalam diskusi yang viral di media sosial, jubir tersebut dinilai melontarkan argumen yang tidak substansial terkait syarat keahlian khusus untuk memimpin lembaga tersebut.

ADVERTISEMENT

Ungkapan yang menyebutkan bahwa tidak perlu menjadi seorang ahli gizi untuk mengelola program Badan Gizi Nasional menjadi pemicu utama kekecewaan publik.

Melalui unggahan di akun Twitter @sociotalker pada 6 Juni 2026, warganet melontarkan sindiran keras terhadap standar kompetensi yang dianut oleh pihak partai penguasa.

Beragam komentar negatif pun membanjiri lini masa, menyoroti fenomena loyalitas yang dianggap lebih diutamakan daripada kapasitas keilmuan seseorang dalam menduduki jabatan strategis.

Seorang pengguna akun bernama @ed_sharen_ menuliskan dalam cuitannya:

"Tidak perlu menjadi ahli gizi untuk menjalankan program Badan Gizi Nasional"

Damn

Kritik serupa juga datang dari akun @yusrilfahmiyus yang menyoroti pentingnya spesialisasi keahlian dalam dunia profesional.

"kenapa ketololan itu semakin dipelihara oleh pemerintah sih? tujuan ada sekolah, fakultas, jurusan ini dan itu, adalah untuk spesialisasi serta spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. astaga, pusing."

Warganet lainnya, @massukis17, turut membandingkan syarat ketat di sektor pendidikan dan hukum dengan longgarnya standar di Badan Gizi Nasional.

"Jadi guru harus dari FKIP. Jadi praktisi hukum harus lulusan FH. Jadi kepala BGN enggak harus dari pakar gizi. Pantas !"

Perdebatan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap rekrutmen pejabat publik yang dinilai menjauh dari semangat meritokrasi.

Publik berharap agar pemerintah lebih mengedepankan profesionalisme dan latar belakang pendidikan yang relevan demi efektivitas kinerja program nasional.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung