[VIRAL] “Jika Urusan Diserahkan Bukan Pada Ahlinya, Tunggulah Kehancuran” Primus Yustisio Sentil Keras BI Usai Rupiah Tembus Rp17.653 per Dolar AS

Repelita Jakarta - Gelombang desakan politis berskala besar menghantam nakhoda bank sentral pasca-merosotnya nilai tukar mata uang domestik yang kian tidak terbendung hingga menembus angka 17.653 per Dolar AS pada sesi perdagangan awal pekan ini.

Kondisi keprihatinan makro tersebut memicu reaksi keras dari fraksi PAN melalui anggotanya di Komisi XI DPR Primus Yustisio yang melihat adanya ketidakselarasan fatal antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan realitas kejatuhan nilai mata uang Garuda.

Sang legislator memandang bahwa kinerja otoritas moneter saat ini telah memicu krisis kepercayaan yang sangat masif di mata pelaku pasar global akibat tidak mampunya instrumen kebijakan BI membendung dominasi mata uang asing.

“Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” kata Primus dalam rapat bersama BI di Kompleks Parlemen, Senin, 18 Mei 2026.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa potret pelemahan finansial ini kian mengkhawatirkan lantaran posisi Rupiah tidak hanya babak belur terhadap Dolar AS melainkan juga ikut terjungkal di hadapan mata uang regional seperti Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia.

Melihat fakta kemunduran performa keuangan negara yang kian meluas tersebut sang wakil rakyat menilai sudah sepatutnya pucuk kepemimpinan tertinggi perbankan sentral mengambil sikap ksatria demi menyelamatkan marwah institusi.

“Kadang-kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan,” ujarnya memberikan pandangan mengenai etika kepemimpinan di hadapan forum dewan.

Ia melontarkan pernyataan terbuka yang meminta jajaran dewan gubernur untuk bersedia meletakkan mandat kekuasaannya secara sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban moral tertinggi atas ketidakmampuan memulihkan keadaan ekonomi nasional.

“Mungkin sekarang saatnya Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salahnya,” tegasnya meminta komitmen nyata dari pimpinan lembaga moneter tersebut.

Langkah mundur itu disebutnya justru akan mendatangkan rasa hormat yang mendalam dari publik layaknya tradisi pertanggungjawaban pejabat tinggi di kawasan negara maju Asia Timur kala gagal mengeksekusi tugas kenegaraan.

“Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang jika Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik,” lanjut Primus membandingkan standar moralitas kepemimpinan publik.

Di penghujung interupsi kritisnya sang politisi kemudian menyitir sebuah dalil profetik yang sangat sakral sebagai peringatan keras mengenai konsekuensi fatal dari kegagalan tata kelola otoritas oleh pihak yang tidak kompeten.

"Hadis ini sangat familiar, artinya apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran," pungkasnya menegaskan urgensi perombakan struktural pada badan keuangan tertinggi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok