Repelita Jakarta - Kebocoran hasil notulensi dokumentasi rapat virtual via Zoom berlapis agenda penting Kementerian Kehutanan pada hari Senin, 12 Oktober 2026 mendadak menggegerkan ruang publik digital.
Dokumen rahasia yang tersebar luas tersebut menyingkap tabir pahit mengenai ketidakmampuan struktural instansi dalam menangani prahara kebakaran hutan dan lahan tahunan yang tiada kunjung mereda.
ADVERTISEMENT
Informasi sensitif mengenai keterbatasan operasional dan minimnya manajemen krisis ini pertama kali diunggah secara terbuka oleh akun @what.is.yourlovesong pada 16 Oktober 2026.
"NOTULENSI DOKUMENTASI ZOOM MEETING AGENDA MENTERI KEHUTANAN SENIN, 12 OKTOBER 2026: (drive.google.com/file…)" tulis akun @what.is.yourlovesong mengawali rangkaian keterangannya.
Poin pertama dalam catatan tersebut membeberkan fakta miris bahwa kementerian sama sekali tidak mengalokasikan anggaran khusus demi menanggulangi amukan api musiman.
"Kementerian tidak memiliki anggaran khusus untuk memadamkan/mencegah kebakaran hutan (yg terjadi setiap tahun)" tulis akun @what.is.yourlovesong memaparkan kondisi finansial lembaga.
Akibat keterbatasan dana tersebut, pihak birokrasi justru melemparkan tanggung jawab penanganan kepada ketangguhan masyarakat lokal secara mandiri.
"Pemerintah/Kementerian Kehutanan menyatakan tidak mampu menangani segalanya maka warga perlu melatih resiliensi juga ikut membantu walau semua dana diambil dari kocek pribadi, itulah gunanya teori partisipasi" lanjut akun @what.is.yourlovesong.
Lebih menyedihkan lagi, negara hanya mampu memberikan kompensasi sekadarnya bagi para pejuang lingkungan yang telah mempertaruhkan nyawa di garda terdepan.
"Adanya UANG SEMANGAT sebesar 150.000 rupiah agar relawan bisa tetap membantu memadamkan api (walau bertaruh nyawa & telah mengeluarkan uang sendiri LEBIH DARI 150.000)" ungkap akun @what.is.yourlovesong sedih.
Komunikasi internal antara otoritas wilayah dengan para pekerja sukarela di lapangan dilaporkan terputus total akibat kelalaian administratif yang fatal.
"Balai TNTP tidak pernah berkomunikasi dengan para relawan pemadam api sebab nomer kontak mereka pun Kepala Balai TNTP TIDAK PUNYA & Pak Menteri menyatakan tak ada dana berlebih dari Balai untuk membantu para relawan yang bekerja sendirian" tulis akun @what.is.yourlovesong menyayangkan sikap pejabat.
Ketidakjelasan penyaluran bantuan dana serta logistik dari pemerintah pusat turut memicu kecurigaan mendalam terkait aspek akuntabilitas publik.
"Tidak adanya transparansi publik dimanakah bantuan dari pusat untuk memadamkan api?" tanya akun @what.is.yourlovesong mempertanyakan alur distribusi keuangan.
Lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan terhadap bantuan sarana prasarana yang dikirimkan ke daerah menjadi sorotan tajam berikutnya dalam notulensi tersebut.
"Dimanakah pengawasan bantuan-bantuan yang telah dikirimkan untuk para relawan ini? Tanyalah ke Kepala Balai TNTP dimana itu uangnya, logistiknya, serta segala peralatan pemadaman api" lanjut akun @what.is.yourlovesong.
Akibat absennya koordinasi dari Balai TNTP, pemetaan kebutuhan mendesak di zona-zona titik api yang kritis menjadi berantakan tanpa arah.
"Balai TNTP tidak melakukan komunikasi/reach out kepada para relawan pemadam api sehingga daerah titik-titik api yg kekurangan peralatan seperti selang air pun Kepala Balai TIDAK PUNYA DATANYA" jelas akun @what.is.yourlovesong.
Di tengah penderitaan kabut asap yang telah menyelimuti wilayah pemukiman selama berbulan-bulan, negara dinilai angkat tangan tanpa menghadirkan terobosan solusi konkret.
"Pemerintah tetap menyatakan TIDAK DAPAT MENANGANI KEBAKARAN HUTAN (walau telah terjadi berbulan-bulan tanpa solusi)" tegas akun @what.is.yourlovesong menutup poin notulensi.
Pihak kementerian pun secara sepihak melepas tanggung jawab atas segala kendala teknis penyerahan bantuan yang terjadi selama proses evakuasi api.
"Segala keterbatasan yang mengakibatkan bantuan dari pusat mengalami hambatan bukanlah tanggung jawab dari Kementerian" tulis akun @what.is.yourlovesong.
Unggahan kritis ini seketika memicu gelombang kemarahan kolektif serta keprihatinan mendalam dari publik atas buruknya sistem mitigasi bencana nasional di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads