Repelita [Jakarta] - Versi pengamat, kejadian Nepal bisa terjadi di Indonesia apabila rezim petahana gagal meredam akumulasi kekecewaan publik yang kian membara.
Peringatan keras tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran atas potensi ledakan frustrasi massa yang dinilai tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Jadi, jangan anggap enteng, kejadian di Nepal bisa saja terjadi di Tanah Air, jika rasa frustasi di masyarakat makin menjadi-jadi," ungkap pengamat komunikasi politik Ari Junaedi.
Gelombang kemarahan warga tersebut berisiko mencapai titik didih ketika negeri ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan nasional pada bulan depan.
Sejumlah faktor pemicu kejengkelan publik di antaranya kasus korupsi pejabat tinggi, gesekan antarlembaga penegak hukum, serta kebijakan program pemerintah yang dinilai asal-asalan.
Pameran kemewahan para elite di tengah himpitan ekonomi rakyat serta kebijakan belanja pertahanan yang jorjoran turut memperparah keadaan.
"Publik menganggap pemerintah gagal mengendalikan kestabilan kurs valas terhadap Rupiah, kelangkaan bahan bakar minyak di banyak daerah, hingga pemadaman listrik bergilir menjadi alarm kefrustrasian publik terhadap pemerintah," lanjut Ari.
Situasi kian memanas akibat lontaran diksi kontroversial dari kepala negara yang dinilai kurang pantas diucapkan oleh seorang pemimpin tertinggi.
"Ini, kan, tidak elok ditambah kaya-kata sarkas seperti, ndasmu, bajingan, goblok kamu, memang gua pikirin, saya tidak peduli, seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang Presiden," ujar Ari.
Keberadaan lembaga kehumasan resmi di lingkaran istana dinilai belum mampu meredam gejolak keresahan yang merata di tengah masyarakat.
Pemerintahan diminta segera membenahi program kerja yang amburadul serta merampingkan struktur birokrasi yang gemuk dan tidak efisien.
"Pemerintah hendaknya segera menyudahi program-program unggulan yang digarap asal-asalan oleh bawahanannya," katanya.
Pemerintah juga diingatkan agar berhenti melemparkan tudingan miring terhadap kelompok kritis setiap kali menerima kritik konstruktif.
"Suara-suara yang disuarakan politikus PDIP, Cellios, akademisi, mahasiswa, bahkan pengemudi ojol sekalipun tetap sahih mengingat mereka adalah pembayar pajak yang ingin pemerintah bekerja dengan benar," pungkasnya(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
