Repelita [Jakarta] - Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean melayangkan tanggapan keras mengenai pembebanan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembiayaan proyek Kereta Cepat.
Ferdinand menegaskan komitmennya untuk menuntut pertanggungjawaban hukum maupun politik atas kebijakan yang diputuskan Presiden Ke-7 Joko Widodo selama masa kepemimpinannya.
ADVERTISEMENT
Keputusan menjadikan kas negara sebagai penjamin kewajiban utang proyek sarana transportasi tersebut dinilainya sebagai imbas langsung dari tata kelola rezim terdahulu.
"Kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh Jokowi 10 tahun menjabat sebagai presiden akhirnya kembali memakan korban APBN," ujar Ferdinand.
Ia menyoroti pengalihan beban pembayaran kewajiban tersebut yang kini sepenuhnya ditanggung kas perbendaharaan negara dan tidak lagi menjadi ranah BUMN pengelola.
"APBN menjadi penanggung jawab utang tersebut dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Danantara atau tanggung jawab dari PT Kereta Api Indonesia," tambahnya.
Penetapan skema tersebut diklaim Ferdinand sebagai pembenaran atas beragam kritik yang rajin dilontarkan oleh dirinya terhadap jalannya pemerintahan lalu.
"Ini adalah fakta nyata, bukti nyata bagaimana kebohongan-kebohongan itu dibangun oleh Jokowi selama menjabat," tukasnya.
Ia menambahkan keberadaan kewajiban baru ini kian menyulitkan kondisi keuangan negara yang sudah tertekan oleh kewajiban pelunasan pinjaman berukuran fantastis.
"Beban berat. Kita melihat bagaimana pemerintah ini sangat terbeban berat untuk memenuhi APBN kita karena beban pembayaran utang sudah sangat besar di APBN kita," jelasnya.
Berdasarkan perhitungannya alokasi dana segar senilai Rp800 triliun hingga Rp900 triliun terpaksa tersedot tiap tahunnya sekadar untuk membayar pokok pinjaman berikut bunga.
"Sekarang bertambah lagi utang kereta api cepat menjadi beban APBN, inilah fakta yang tidak bisa dibantah," imbuhnya.
Guna merespons pandangan loyalis pemerintahan lalu yang menyebut skema pembangunan murni antarperusahaan, Ferdinand melontarkan sindiran menohok.
"Jadi kalau ada pendukung-pendukung Jokowi yang masih menyatakan, ini bukan beban APBN, ini bukan APBN, ini B2B, kalian itu semua. Ini sudah fakta," terangnya.
Penggunaan dana kas publik disebut sebagai langkah darurat paling realistis demi menghindarkan dampak kehancuran perekonomian yang terlampau parah.
"APBN kita akan terbebani kembali karena andai ini tidak diambil oleh APBN, maka dampaknya terhadap Indonesia akan jauh lebih besar," Ferdinand menuturkan.
"Ini solusi yang pahit untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan ini jelas-jelas adalah ulah kebijakan Jokowi yang telah merusak bangsa Indonesia," tambahnya.
Ferdinand memastikan pengawalan atas persoalan ini akan diseret ke ranah proses pertanggungjawaban secara terbuka di masa mendatang.
"Saya akan tetap mengejar pertanggung jawaban Jokowi secara hukum, secara politik atas kejahatan dalam jabatan yang dilakukannya setelah 10 tahun memerintah di negara ini. Tunggu saja," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
