Repelita Jakarta - Komunikolog Emrus Sihombing mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melakukan penghentian sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah tertentu guna menguji sistem operasional yang jauh lebih aman serta efektif.
Ide strategis tersebut disampaikan oleh Emrus Sihombing dalam keterangan resmi yang diterbitkan di Jakarta pada hari Jumat untuk merespons dinamika pengelolaan bantuan pangan di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangan Emrus Sihombing, penerapan proyek percontohan dalam jangka waktu tertentu sangat diperlukan agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan teknis serta logistik secara mendalam sesuai realitas di lapangan.
Pelaksanaan uji coba tersebut memungkinkan pengelola program untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan bahan makanan, ketersediaan lemari pendingin, takaran gizi, hingga rantai pasok lokal dengan karakteristik tiap daerah.
Pendekatan kebijakan semacam itu dinilai sangat krusial mengingat kondisi geografis serta infrastruktur pendukung di setiap wilayah kepulauan nusantara memiliki tingkat keragaman sosial ekonomi yang sangat tinggi.
Penyajian makanan bergizi di kawasan kantong kemiskinan perkotaan tentu memerlukan tata kelola yang berbeda dibandingkan dengan wilayah tertinggal atau kawasan perbatasan negara yang menantang.
Gagasan mengenai perlunya pelaksanaan proyek percontohan tersebut secara lengkap disampaikan oleh Emrus Sihombing melalui kutipan pernyataan aslinya berikut ini.
"Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project," kata Emrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Emrus Sihombing turut menyarankan agar keterlibatan unsur masyarakat lokal seperti kantin sekolah, kelompok PKK, serta warung makan setempat dapat dioptimalkan dalam ekosistem penyediaan makanan.
Pemberdayaan warung lokal dan ibu PKK diyakini mampu menghadirkan standar pengolahan yang higienis sekaligus menggerakkan perekonomian kerakyatan di tingkat akar rumput secara berkelanjutan.
Opsi penyaluran bantuan dalam bentuk tunai juga diajukan sebagai alternatif untuk menekan potensi risiko kesehatan sekaligus mempersempit celah penyimpangan anggaran dalam rantai distribusi makanan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
