Repelita Yogyakarta - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memutuskan untuk tidak mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di area kampus mereka.
Sebagai ganti dari pembangunan fisik, institusi tersebut menawarkan kontribusi nyata melalui jalur akademik berupa riset yang dilakukan dosen serta program magang bagi para mahasiswa.
ADVERTISEMENT
Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Prof. Dyah Mutiarin, menilai bahwa bentuk sokongan dari perguruan tinggi tidak harus selalu diwujudkan dengan mendirikan dapur atau infrastruktur baru.
“Kalau tujuannya jadi living laboratory, itu tidak harus di dalam kampus. Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan SDM,” ujar Dyah, melalui rilis kampus UMY pada Kamis, 14 Mei 2026.
Ia menjelaskan setidaknya ada dua skema keterlibatan konkret yang dapat dilakukan oleh civitas academica.
Pertama, para dosen lintas disiplin ilmu akan mengkaji SPPG yang sudah berjalan di luar kampus, meliputi evaluasi kandungan gizi, efektivitas penggunaan anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Kedua, mahasiswa diberi kesempatan untuk magang langsung di SPPG milik Muhammadiyah yang saat ini telah beroperasi di jenjang pendidikan TK hingga SMA.
Menurut Dyah, pola ini dinilai lebih efisien dan berkesinambungan mengingat UMY sudah memiliki koneksi langsung dengan jaringan amal usaha di bidang pendidikan milik Muhammadiyah.
Sikap serupa juga disampaikan Rektor UMY Achmad Nurmandi yang menolak tegas arahan Badan Gizi Nasional yang mewajibkan setiap kampus memiliki setidaknya satu dapur MBG.
“Ngapain lah kita ngurus-ngurus MBG, bukan urusan kita itu, nambah-nambah kerjaan. Ngurus kampus aja pusing, kok ngurus MBG,” kata Nurmandi dikutip dari akun Instagram Akbar Faizal Uncensored, Rabu, 20 Mei 2026.
Nurmandi menegaskan bahwa penolakannya tersebut sama sekali bukan bentuk ketidakpedulian terhadap program MBG.
Ia menyebut bahwa pihak kampus sudah memiliki beban kerja sendiri dan program MBG bukanlah fokus utama dari tugas perguruan tinggi.
Model keterlibatan berbasis akademik ini, menurut UMY, bisa menjadi jalan tengah agar institusi pendidikan tetap relevan dalam mendukung kebijakan pemerintah tanpa kehilangan jati diri sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
