Repelita Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun melontarkan kritik keras terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan perombakan kabinet sebanyak tujuh kali.
Frekuensi pergantian pejabat yang tergolong tinggi dalam kurun waktu singkat tersebut dinilai mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem rekrutmen figur pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Ubedilah memandang bahwa perombakan berulang kali justru menunjukkan ketidakmampuan kepala negara dalam menjaring figur mumpuni untuk mengemban visi besar negara.
Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan, ujar Ubedilah pada hari Sabtu, 3.
Ia menegaskan kegagalan mencari figur yang tepat secara otomatis berdampak pada terhambatnya target besar penataan negara sebagaimana tertuang dalam agenda Asta Cita.
Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal, lanjut Ubedilah Badrun pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.
Mengulang berulang kali sampai tujuh kali, tambah Ubedilah menyoroti kebijakan perombakan struktur menteri yang dinilai terlalu sering terjadi dalam durasi relatif singkat.
Selain menyoroti aspek kapasitas rekrutmen, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang kerap menutup rapat alasan mendasar di balik pencopotan maupun penunjukan menteri baru.
Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo, ungkap pengamat politik tersebut pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.
Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak, sambung Ubedilah Badrun.
Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif, pungkasnya mengkritisi minimnya transparansi alasan perombakan posisi strategis tersebut.
Kebijakan rotasi pejabat yang tidak disertai penjelasan transparan dinilai berpotensi menggerus tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap arah kepemimpinan nasional saat ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
