Repelita [Jakarta] - Gelombang kritik pedas dan kemarahan publik kembali membuncah di media sosial terkait ketimpangan perlakuan kewajiban perpajakan antara rakyat biasa dan kalangan wakil rakyat.
Pengguna akun Threads @nylzhra1 meluapkan kekecewaannya atas ketidakadilan fasilitas pembebasan pajak yang dinikmati oleh para pejabat negara.
ADVERTISEMENT
"Wah, hebat sekali negeri ini. Rakyat kecil yang gaji UMR saja sudah dikejar-kejar petugas pajak, ditagih, didenda, bahkan diancam. Tapi anggota DPR? Pajaknya tenang saja, sudah dibayar di negara dari uang rakyat. Rakyat diperas sampai kering, sementara para wakil rakyat bersantai menikmati fasilitas mewah yang dibayar dari keringat kita. Kita ini bukan warga negara, kita hanya ATM hidup yang tinggal ditarik saldonya kapan saja. #DPRBebasPajak #KeadilanPalsu #APBNUntukPejabat #viral" tulis akun Threads @nylzhra1.
Kekecewaan mendalam tersebut langsung memantik beragam reaksi emosional serta amarah dari warganet lainnya di kolom komentar.
Sikap keputusasaan hingga ajakan untuk memboikot kewajiban pembayaran pajak disuarakan oleh pengguna media sosial.
"Stop bayar pajak itu udah paling bener kalo pejabat mau nyusahin rakyat, rakyat juga harus nyusahin pejabat biar hancur sekalian ini negara.. anjing banget emang." tulis akun Threads @bangadithya.
Rasa lelah dan ketidakikhlasan sebagai warga negara atas beban keuangan yang kian menghimpit turut diungkapkan secara gamblang.
"Gw ga pernah se capek ini jadi rakyat" tulis akun Threads @aufanbw_.
"Ya Allah ga ikhlas" tulis akun Threads @_aerist11.
Aspirasi ekstrem hingga tuntutan pembubaran lembaga legislatif pun disuarakan oleh pengguna internet di tengah kejenuhan sosial.
"#bubarkandpr #seretturunprabowogibran #revolusiindonesia" tulis akun Threads @coyoteunited1878.
"Memang bangza,,,t" tulis akun Threads @dour_moeh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
