Repelita Washington D.C. - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini berada di ujung tanduk karena aturan hukum domestik yang mengikat mulai membatasi ruang geraknya dalam konflik melawan Iran .
Upaya Trump untuk menaklukkan Teheran nampaknya akan menemui jalan buntu dan justru berpotensi menelan kegagalan strategis terbesar sepanjang sejarah Negeri Paman Sam .
ADVERTISEMENT
Tepat pada 1 Mei 2026, batas waktu 60 hari berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang 1973 akan berakhir, memaksa Trump untuk segera menarik pasukan atau mendapatkan restu Kongres .
Perhitungan mundur ini dimulai sejak Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres pada 2 Maret 2026, bukan sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026 .
Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973 hanya mengizinkan seorang presiden mengerahkan pasukan ke luar negeri maksimal 60 hari tanpa persetujuan resmi dari parlemen .
Meskipun Partai Republik sejauh ini solid mendukung Trump dan memblokir lima kali upaya Demokrat untuk menghentikan perang, sinyal penolakan mulai bermunculan dari internal partai sendiri .
Senator John Curtis dari Utah secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan di luar jangka waktu 60 hari tanpa izin kongres .
Peringatan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Brian Mast dari Florida, yang mengancam dukungan terhadap Trump bisa rontok jika konflik berlarut hingga Mei .
"Mungkin akan ada jumlah suara yang berbeda setelah 60 hari berlalu," ujar Mast mengirimkan sinyal peringatan keras bagi Gedung Putih .
Jika dukungan dari partai sendiri ini runtuh, Trump akan dipaksa mengakhiri konflik atau menghadapi krisis konstitusi yang jauh lebih berbahaya .
Setelah tenggat 1 Mei, Trump secara praktis hanya memiliki tiga pilihan sulit yang tersedia baginya .
Pertama, meminta otorisasi resmi penggunaan kekuatan militer kepada Kongres, langkah yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2002 saat invasi ke Irak .
Kedua, mulai mengurangi keterlibatan militer AS secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah de-eskalasi .
Ketiga, memberikan diri sendiri perpanjangan darurat 30 hari yang diizinkan undang-undang, namun hanya untuk fasilitasi penarikan pasukan secara aman, bukan untuk melanjutkan serangan ofensif .
Senator Lisa Murkowski dari Alaska dilaporkan sedang menyusun resolusi otorisasi perang melawan Iran, namun hingga kini belum juga diajukan ke lantai sidang .
Jika Trump gagal meyakinkan para anggota parlemen mengenai tujuan, biaya, dan jadwal perang yang jelas, legitimasi untuk terus menekan Teheran akan runtuh total .
Dalam sejarah AS, sejumlah presiden sering berargumen bahwa konstitusi memberikan wewenang luas kepada panglima tertinggi yang tak bisa dibatasi oleh Undang-Undang Kekuasaan Perang .
Presiden Barack Obama pernah melakukan hal serupa pada tahun 2011 saat melanjutkan operasi di Libya melampaui batas 60 hari dengan alasan tidak melibatkan pertempuran berkelanjutan .
Trump sendiri sempat menolak aturan ini saat ia memveto resolusi kongres terkait perang di Yaman pada tahun 2019 .
Ia menilai tindakan kongres sebagai upaya yang tidak perlu dan berbahaya untuk melemahkan wewenang konstitusionalnya sebagai presiden .
Namun mengulangi tindakan tersebut di tengah perang Iran yang berisiko tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada karir politiknya .
Jika Trump nekad melanggar aturan secara terang-terangan, ia tidak hanya akan dihadapkan pada tekanan internasional tetapi juga pemberontakan politik massal di dalam negerinya .
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataan terpisah menegaskan komitmen Washington untuk terus mendukung upaya diplomatik meskipun tekanan hukum semakin membayangi .
Usaha Donald Trump untuk memenangkan perang kini berpacu dengan waktu dan batasan konstitusi Amerika Serikat yang mengikat .
1 Mei 2026 menjadi titik persimpangan yang menentukan apakah pasukan Paman Sam akan terus menghujani Teheran dengan bom atau pulang dengan kegagalan strategis .
Mencari celah hukum lewat otorisasi kongres adalah jalan terjal yang membutuhkan transparansi, sesuatu yang selama ini dihindari oleh Gedung Putih .
Mengabaikan aturan mungkin menjadi godaan besar bagi seorang presiden yang dikenal suka bertindak di luar batas .
Namun harga politik yang harus dibayar jika ketahuan melanggar adalah runtuhnya kredibilitas dan kepercayaan publik tanpa bisa diperbaiki .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
