Repelita Jakarta - Rencana pemberian izin terbang menyeluruh (blanket overflight clearance) bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia memicu sorotan internasional, terutama dari Tiongkok yang menilai kebijakan ini bukan sekadar urusan teknis pertahanan.
Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa langkah tersebut dapat bertentangan dengan komitmen kolektif dalam ASEAN, karena Piagam ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama secara eksplisit melarang penggunaan wilayah negara anggota untuk aktivitas yang mengancam integritas wilayah negara lain, demikian pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun pada Minggu, 19 April 2026.
ADVERTISEMENT
Polemik ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai semakin tidak konsisten dan cenderung reaktif di tengah rivalitas kekuatan besar antara Washington dan Beijing.
Secara substansi, proposal kerja sama dengan Washington akan memberikan akses luas bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia dalam berbagai operasi termasuk situasi darurat atau skenario krisis dengan hambatan prosedural yang minim.
Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan keterlibatan tidak langsung Indonesia dalam dinamika konflik di Laut China Selatan, karena akses strategis diberikan kepada salah satu kekuatan besar di kawasan yang tengah diperebutkan.
Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran internal bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan risiko keamanan nasional, termasuk kemungkinan reaksi keras dari Tiongkok.
Langkah ini dapat menimbulkan persepsi keberpihakan, membuka ruang pengawasan militer asing dari wilayah Indonesia, bahkan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai target, demikian substansi kekhawatiran yang disampaikan dalam laporan Asia Times.
Polemik ini tidak dapat dilepaskan dari langkah Indonesia sebelumnya pada November 2024, ketika Jakarta menandatangani pernyataan bersama dengan Tiongkok yang memunculkan pertanyaan terkait posisi Indonesia di wilayah sengketa sekitar Kepulauan Natuna.
Kini dalam kurun waktu relatif singkat, Indonesia kembali mempertimbangkan kerja sama strategis dengan AS, sehingga dua langkah ini menunjukkan kecenderungan memberikan ruang kepada kekuatan besar tanpa kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur.
Pemerintah selama ini mengacu pada doktrin politik luar negeri bebas dan aktif, namun laporan tersebut menilai bahwa implementasi doktrin ini mulai bergeser dari prinsip dasarnya.
Bebas dan aktif seharusnya menjaga kemandirian serta mendorong keterlibatan berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar membuka ruang bagi semua pihak tanpa batas yang jelas.
Akibatnya, muncul risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata internasional karena ketika kebijakan terlihat akomodatif terhadap berbagai kekuatan secara bersamaan, kepercayaan terhadap posisi netral Indonesia dapat tergerus.
Tanpa kerangka yang tegas, Indonesia berpotensi menjadi arena kompetisi kekuatan besar alih-alih bertindak sebagai aktor independen yang mampu menjaga kedaulatannya sendiri.
Pada akhirnya, rencana izin terbang militer ini menjadi indikator penting dari tantangan strategis yang dihadapi Indonesia, di mana yang lebih mendesak adalah kebutuhan untuk memperkuat konsistensi kebijakan berdasarkan kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak dihadapkan pada pilihan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, melainkan pada kebutuhan untuk memiliki arah kebijakan yang jelas agar tidak kehilangan kemampuan menjaga kedaulatan di tengah rivalitas kekuatan besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
