Repelita Jakarta - Keabsahan dokumen kelulusan milik mantan kepala negara Joko Widodo kembali menuai perbincangan hangat di tengah masyarakat akibat perbedaan format fisik.
Pihak pimpinan perguruan tinggi tempat almamater asalnya menimba ilmu menegaskan bahwa karakteristik cetakan masa lalu memang tidak sama persis dengan standar masa kini.
ADVERTISEMENT
Penjelasan resmi tersebut sempat disampaikan oleh pimpinan tertinggi universitas pada bulan Agustus tahun 2025 untuk merespons keraguan publik.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof Ova Emilia, menyatakan bahwa variasi visual tersebut wajar mengingat sistem pencatatan akademik tempo dulu masih dikerjakan secara manual.
Belum adanya aturan baku mengenai penyeragaman format ijazah dari kementerian pada masa itu membuat setiap lembar dokumen memiliki ciri khas tersendiri.
“Waktu itu juga belum sampai ada penyeragaman seperti saat ini di mana Dikti memiliki format khusus sehingga ada perbedaan antara satu dan lainnya. Tetapi kami punya dokumen arsip untuk hal itu,” kata Ova.
Arsip internal kampus dipastikan lengkap untuk melakukan pembuktian administratif terhadap keaslian status akademik setiap lulusannya tanpa terkecuali.
Prosedur validasi tersebut terbuka bagi seluruh alumni yang memerlukan pengesahan data resmi untuk kepentingan karier maupun keperluan administratif lainnya.
“Bukan karena yang dipertanyakan ini orang nomor satu, tapi jika ada alumni yang ingin diverifikasi kami juga akan melakukan langkah-langkah verifikasi sesuai proporsinya,” ujar Ova.
Keterangan dari pimpinan rektorat tersebut diperkuat oleh penjelasan dekan fakultas terkait yang telah mencocokkan dokumen fisik kepala negara dengan rekan seangkatan.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyebutkan bahwa pola penulisan ijazah kala itu menggunakan teknik goresan tangan halus yang seragam di lingkungan fakultasnya.
“Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan, persis format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus,” ungkap Sigit.
Kendati demikian, pihak fakultas tidak mengetahui secara pasti apakah standar penulisan serupa juga diterapkan oleh fakultas lain di luar lingkup kehutanan pada era tersebut.
“Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu,” ucapnya.
Perbedaan pola penomoran seri dokumen kelulusan yang dinilai tidak lazim turut diklarifikasi berkaitan dengan mekanisme penomoran mahasiswa pada masa itu.
Sistem pencatatan nomor ijazah disusun berdasarkan urutan nomor induk kelulusan yang digabungkan dengan kode identitas khusus fakultas tempatnya menimba ilmu.
“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” jelas Sigit.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
